Disporapar Perkuat Sinergi 35 Desa Wisata, Targetkan Pengelolaan Destinasi Berkelanjutan
Probolinggo, Radarpatroli.com
Pengembangan desa wisata di Kabupaten Probolinggo terus diarahkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi alam, budaya, dan produk unggulan lokal. Melalui Program 100 Desa Wisata atau Dewi SAE, pemerintah daerah mendorong desa agar mampu mengembangkan destinasi yang berkelanjutan sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi warga.
Upaya tersebut diperkuat melalui Sosialisasi Desa Wisata Tahap II Tahun 2026 yang digelar Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Probolinggo di ruang Probolinggo Region Investment Center (PRIC), Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Senin (19/10/2026).
Sekretaris Diskopar Kabupaten Probolinggo, Dian Cahyo Prabowo, mengatakan kekayaan alam, budaya, serta produk lokal yang dimiliki setiap desa menyimpan peluang besar untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Namun, potensi tersebut harus didukung pengelolaan yang optimal agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Dian, Program 100 Desa Wisata melalui Dewi SAE merupakan salah satu program strategis Bupati Probolinggo. Pelaksanaannya tidak hanya berorientasi pada penetapan desa wisata, tetapi juga mencakup penggalian potensi lokal, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan partisipasi masyarakat.
Program tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap, yakni 35 desa pada 2025, 35 desa pada 2026, dan 30 desa pada 2027.
“Penetapan desa wisata bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari tanggung jawab untuk terus mengembangkan potensi desa agar semakin menarik, berkualitas dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.
Untuk memastikan pengembangan berjalan sesuai arah yang ditetapkan, pemerintah melakukan inventarisasi, pendataan, serta kurasi terhadap potensi dan kesiapan masing-masing desa. Penilaian tersebut meliputi atraksi wisata, amenitas atau fasilitas pendukung, aksesibilitas, kelembagaan, sumber daya manusia, promosi, potensi kunjungan, hingga keterlibatan masyarakat.
Dian menegaskan, pengembangan desa wisata membutuhkan pendampingan aktif, terkoordinasi, dan berkelanjutan dari perangkat daerah terkait. Pendampingan tersebut diharapkan mampu membantu desa memetakan potensi unggulan sekaligus menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan destinasi.
Penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) juga menjadi perhatian penting. Desa yang belum memiliki Pokdarwis didorong segera membentuk kelembagaan tersebut sesuai ketentuan. Sementara desa yang sudah memilikinya diminta memperkuat organisasi, memperjelas pembagian tugas, dan menyusun program kerja yang terukur.
“Pokdarwis diharapkan menjadi penggerak masyarakat untuk membangun pariwisata yang bersih, aman, tertib, nyaman, menarik dan berkelanjutan. Dukungan pemerintah desa diperlukan agar warga terlibat aktif dalam mengembangkan potensi wisata di wilayahnya,” tuturnya.
Selain penguatan kelembagaan, setiap desa wisata juga diminta melakukan pencatatan dan pelaporan data kunjungan wisatawan secara konsisten dan berkala kepada Disporapar. Data tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk mengukur perkembangan destinasi, efektivitas promosi, serta menentukan kebijakan pengembangan pariwisata yang lebih tepat sasaran.
Peningkatan profesionalisme pemandu wisata turut menjadi bagian dari upaya tersebut. Pemerintah desa bersama Pokdarwis didorong mendukung pelatihan dan sertifikasi sesuai skema kompetensi yang relevan, sehingga pelayanan kepada wisatawan dapat berlangsung secara profesional, aman, dan memberikan pengalaman berkesan.
Sementara itu, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Disporapar Kabupaten Probolinggo, Umi Subiyantiningsih, menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan memperkuat pemahaman serta koordinasi para pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan Program 100 Desa Wisata melalui Dewi SAE.
“Keberhasilan Program 100 Desa Wisata tidak hanya diukur dari jumlah desa yang ditetapkan, tetapi juga dari peningkatan kunjungan wisatawan, kualitas pengelolaan, partisipasi masyarakat dan manfaat ekonomi yang dirasakan warga,” ungkapnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti perwakilan dari 35 desa wisata. Setiap desa mengirimkan tiga peserta yang berasal dari unsur pemerintah desa dan Pokdarwis. Selain itu, perwakilan dari 18 perangkat daerah terkait turut hadir untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pengembangan pariwisata daerah.
Sosialisasi juga menghadirkan narasumber dari East Java Ecotourism Forum (EJEF). Melalui pemaparan materi dan diskusi, peserta diharapkan mampu mengenali potensi unggulan di wilayah masing-masing, meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi, serta menyusun langkah pengembangan yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan desa.
Melalui Program Dewi SAE, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berharap desa wisata tidak hanya menjadi tujuan kunjungan wisatawan, tetapi juga berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Keterlibatan warga dalam pengelolaan destinasi, penyediaan jasa wisata, pengembangan kuliner, kerajinan, hingga pemasaran produk lokal diharapkan dapat memperluas manfaat pariwisata.
Dengan pengelolaan yang terarah dan berkelanjutan, desa wisata diharapkan mampu memperkuat kemandirian desa, menciptakan peluang kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kab.
