Ketuk Kesepakatan APBD 2027, DPRD Kota Probolinggo Tekankan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran
Probolinggo, Radarpatroli.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Fraksi dan Penetapan Keputusan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2027, sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah, Senin (09/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani, didampingi Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo, Santi Wilujeng Prastyani.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, Wakil Wali Kota Probolinggo Hj. Ina Dwi Lestari, Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Budiono Wirawan, perwakilan Pengadilan Negeri Kota Probolinggo Depa Indah, SH, MH, perwakilan Dandim 0820/Probolinggo, Wakapolres Probolinggo Kota Kompol Wiwin Rusli, perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kota Probolinggo, serta seluruh anggota DPRD Kota Probolinggo.
Rangkaian rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam forum tersebut, seluruh fraksi menyatakan sepakat dan menerima Raperda APBD 2027 untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur guna menjalani tahapan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Setelah melalui pembahasan dan kesepakatan bersama, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen keputusan oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, serta Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo Santi Wilujeng Prastyani.
Dalam keterangannya, Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani menyampaikan rasa syukur karena seluruh fraksi telah mencapai kesepakatan dan menerima Raperda APBD 2027 untuk selanjutnya dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur.
“Alhamdulillah, kita semua sudah sepakat. Seluruh fraksi sudah sepakat dan menerima Raperda ini untuk dievaluasi oleh Gubernur. Artinya, pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar), komisi-komisi, serta koordinasi bersama OPD sudah mencapai kesepakatan,” ungkapnya.
Ia berharap, setelah hasil evaluasi Gubernur diterima, Pemerintah Kota Probolinggo segera menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan dan koordinasi yang telah dilakukan bersama DPRD.
Menurutnya, pembahasan antara Banggar, komisi-komisi, dan OPD tidak boleh berhenti sebatas forum rapat semata, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara nyata serta dilakukan pengawasan secara berkala.
Lebih lanjut, Dwi Laksmi menjelaskan bahwa DPRD juga akan mengoptimalkan fungsi pengawasan melalui agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi-komisi dengan OPD yang dijadwalkan setiap hari Rabu sepanjang tahun 2027.
“Jadi, dengan adanya RDP antara komisi dengan OPD, nantinya setiap hari Rabu pada tahun 2027 akan selalu ada agenda RDP dari komisi bersama OPD. Harapannya, seluruh program yang sudah disepakati benar-benar ditindaklanjuti dan pelaksanaannya bisa terus dipantau,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menyampaikan bahwa setelah melalui proses evaluasi dan penetapan, Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 selanjutnya memasuki tahapan administrasi di tingkat provinsi hingga ditetapkan menjadi APBD Kota Probolinggo Tahun 2027.
“Setelah evaluasi, kemudian penetapan. Kita sudah tetapkan, ini sudah jadi, tinggal administrasi ke provinsi dan menjadi ketetapan APBD 2027 Kota Probolinggo. Apa yang sudah tercantum di dalamnya tinggal kita laksanakan dan sekarang bagaimana kita mempersiapkannya,” jelas Aminuddin.
Ia menambahkan, saat ini Pemerintah Kota Probolinggo juga memiliki tugas penting untuk menyelesaikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 secepat mungkin, sehingga tahapan persiapan dan perencanaan program tahun 2027 dapat dilakukan lebih awal.
Menurutnya, penyelesaian pelaksanaan anggaran tahun berjalan menjadi bagian penting agar pemerintah daerah memiliki waktu yang cukup untuk mematangkan perencanaan program pada tahun berikutnya.
“Dalam garis besar, pelaksanaan APBD 2026 harus diselesaikan paling lambat pada minggu kedua Desember. Dengan demikian, waktu yang tersisa sekitar dua minggu masih bisa kita manfaatkan untuk perencanaan tahun 2027, sehingga pada awal tahun nanti pelaksanaannya bisa lebih maju lagi,” pungkasnya.
Dengan tercapainya kesepakatan seluruh fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2027, diharapkan seluruh program pembangunan dan pelayanan publik yang telah direncanakan dapat berjalan optimal, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Probolinggo.
Penulis : Sayful
Editor : Yuris
