Bupati Gus Haris Lakukan Penyegaran Birokrasi, 209 Pejabat Pemkab Probolinggo Tempati Posisi Baru
Probolinggo, Radarpatroli.com
Gerbong mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo kembali bergerak. Sebanyak 209 pejabat struktural dan fungsional resmi dilantik serta diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris, Jumat (20/11/2026). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam melakukan penyegaran birokrasi, memperkuat struktur organisasi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo itu dipimpin langsung oleh Bupati yang akrab disapa Gus Haris. Ratusan pejabat yang mendapatkan amanah baru tampak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan pakta integritas hingga serah terima jabatan secara simbolis.
Kegiatan penting tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Dari total 209 pejabat yang dilantik, sebanyak 12 orang merupakan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II, 51 orang pejabat Administrator atau eselon III, 34 orang pejabat Pengawas atau eselon IV, kemudian 21 orang Kepala Puskesmas dan 89 orang Kepala Sekolah.
Jumlah tersebut menunjukkan bahwa penyegaran birokrasi tidak hanya menyasar jajaran pimpinan perangkat daerah, tetapi juga menyentuh sektor pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, serah terima jabatan secara simbolis dilakukan dari Sugeng Wiyanto kepada M. Sjaiful Efendi yang dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo.

Sementara itu, penandatanganan pakta integritas secara simbolis diwakili oleh Asrul Bustami selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo. Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari komitmen pejabat dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Haris juga menyematkan tanda jabatan kepada tiga pejabat yang mendapatkan kepercayaan sebagai camat. Mereka adalah Muhammad Abduh Ramin sebagai Camat Tegalsiwalan, Nurhidayatullah sebagai Camat Krejengan, dan Bagus Abdul Goffur sebagai Camat Sumber.

Dalam sambutannya, Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menegaskan bahwa pelaksanaan rotasi dan mutasi jabatan bukan sekadar kegiatan mengganti atau memindahkan seseorang dari satu posisi ke posisi lainnya. Lebih dari itu, kebijakan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang harus dilakukan berdasarkan kebutuhan, evaluasi kinerja, pemetaan kompetensi, serta potensi setiap aparatur.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, integritas, dan semangat kerja tinggi agar roda pemerintahan dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, setiap penempatan pejabat harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kemampuan individu yang bersangkutan.
“Penempatan pejabat dilakukan melalui pendekatan sistem merit berbasis manajemen talenta,” katanya.
Bupati Probolinggo Gus Haris juga mengingatkan bahwa jabatan yang diberikan kepada setiap aparatur bukanlah sebuah kebanggaan semata, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena itu, para pejabat diminta tidak hanya berorientasi pada kedudukan, tetapi lebih mengutamakan hasil kerja dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Yang dilihat orang itu bukan tentang apa jabatan kita, tetapi bagaimana kita menjalankan jabatan tersebut. Itu yang selalu saya tekankan kepada semua teman-teman. Jabatan ini adalah amanah dari masyarakat yang harus kita jaga dan pertanggungjawabkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Haris menyampaikan bahwa evaluasi terhadap aparatur pemerintahan merupakan proses yang harus terus berjalan. Pemkab Probolinggo secara berkala melakukan penilaian terhadap kinerja pejabat, termasuk setiap enam bulan sekali, guna memastikan bahwa seluruh perangkat daerah mampu bekerja secara optimal dan sesuai dengan target organisasi.
Evaluasi tersebut juga menjadi sarana untuk melihat sejauh mana kemampuan pejabat dalam mengelola organisasi, membangun koordinasi, menyelesaikan persoalan, serta memberikan respons terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.
Dalam menentukan penempatan pejabat, Pemkab Probolinggo menerapkan sistem merit berbasis manajemen talenta melalui pendekatan “nine box talent management”. Metode tersebut digunakan untuk memetakan kompetensi, capaian kinerja, serta potensi pengembangan karier aparatur.
Dengan sistem tersebut, penempatan pejabat diharapkan lebih terukur dan objektif. Pemerintah daerah dapat melihat kemampuan serta potensi masing-masing aparatur sebelum menentukan posisi yang dinilai sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Bupati Haris juga menegaskan bahwa pejabat yang mengalami pergeseran jabatan tidak serta-merta dinilai memiliki kekurangan ataupun melakukan kesalahan. Demikian pula pejabat yang mendapatkan posisi baru bukan berarti hanya mereka yang dianggap memiliki kemampuan lebih dibandingkan aparatur lainnya.
“Mutasi dan pergeseran ini sudah melalui sistem merit dengan berbasis manajemen talenta, nine box talent management namanya. Jadi, tidak semua pejabat yang hari ini digeser itu orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Tidak semua yang diganti memiliki kesalahan. Ini bagian dari proses organisasi dan evaluasi,” terangnya.
Penegasan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari kebutuhan organisasi pemerintahan. Setiap aparatur harus siap ditempatkan di mana pun sesuai kompetensi dan kebutuhan pelayanan masyarakat.
Gus Haris selanjutnya meminta seluruh pejabat yang baru dilantik agar tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing. Para pejabat diharapkan segera memahami tugas pokok dan fungsi, mengenali persoalan yang ada di instansinya, serta menyusun langkah kerja yang tepat untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah.
Pengalaman dari jabatan sebelumnya juga diharapkan menjadi modal penting dalam menjalankan tanggung jawab yang baru. Dengan demikian, perpindahan jabatan tidak hanya menjadi pergantian posisi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk membawa gagasan, inovasi, dan semangat baru bagi organisasi.
Selain kemampuan teknis, Bupati Haris memberikan perhatian khusus terhadap kualitas kepemimpinan atau leadership. Menurutnya, seorang pejabat pimpinan harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran, mengendalikan ego pribadi, mendengarkan masukan bawahan, serta mengambil keputusan secara bijaksana.
Ia menilai organisasi pemerintahan dengan jumlah pegawai yang besar tidak mungkin berjalan optimal apabila pimpinannya hanya mengandalkan kewenangan dan perintah. Dibutuhkan kemampuan mengelola sumber daya manusia, membangun kepercayaan, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif.
“Bagaimana Anda menjalankan leadership menjadi seorang pimpinan dengan OPD yang cukup besar, dengan anak buah yang banyak, tidak akan pernah bisa bekerja dengan baik kalau tidak punya jiwa leadership yang baik. Ego harus dibatasi, belajar mendengarkan daripada banyak bicara,” tegasnya.
Menurut Gus Haris, keberhasilan sebuah perangkat daerah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kepala OPD, tetapi juga ditopang oleh kekompakan seluruh jajaran di bawahnya. Karena itu, pimpinan harus mampu memberikan arahan sekaligus menjadi teladan dalam kedisiplinan, tanggung jawab, dan etos kerja.
Tidak kalah penting, Bupati Haris juga menyoroti keterbukaan informasi publik. Ia meminta seluruh pejabat, terutama kepala perangkat daerah, lebih proaktif dalam menyampaikan informasi mengenai program, kegiatan, kebijakan, dan capaian kinerja instansi masing-masing kepada masyarakat maupun media.
Baginya, keterbukaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab pejabat publik. Setiap pimpinan OPD harus memahami secara menyeluruh apa yang sedang dikerjakan, apa yang menjadi kendala, serta bagaimana rencana dan target yang akan dilaksanakan ke depan.
Dengan pemahaman tersebut, pejabat diharapkan mampu memberikan penjelasan secara tepat ketika masyarakat maupun insan pers membutuhkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan.
“Pejabat harus proaktif terkait informasi yang dibutuhkan teman-teman media. Anda harus siap ditanya, memahami betul apa yang sedang dilakukan, memahami tugas dan fungsi serta apa yang akan dilakukan ke depan. Itu menjadi dasar agar bisa menjawab pertanyaan secara baik,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Haris juga menyampaikan pesan tegas mengenai integritas dan pencegahan praktik korupsi, khususnya yang berkaitan dengan proses pengisian dan penempatan jabatan di lingkungan pemerintahan.
Ia mengingatkan seluruh pejabat agar tidak melakukan praktik transaksional, memberikan uang, ataupun terlibat dalam berbagai bentuk pungutan yang menjanjikan posisi tertentu. Menurutnya, jabatan harus diperoleh melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku, bukan melalui transaksi atau kepentingan pribadi.
Bupati Haris bahkan meminta para pejabat segera melaporkan apabila menemukan pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan dengan meminta sejumlah uang terkait jabatan.
“Tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli sebuah jabatan. Saya titip, tolong jaga amanah ini dengan baik. Kalau masih ada orang yang mencoba mencari keuntungan atau meminta uang terkait jabatan, tolong sampaikan kepada saya. Ini menjadi tanggung jawab yang harus saya pertanggungjawabkan,” tandasnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu penekanan penting dalam pelantikan kali ini. Sebab, integritas aparatur merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat.
Gus Haris menambahkan, proses evaluasi terhadap pejabat tidak berhenti setelah pelantikan dilaksanakan. Pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap kinerja aparatur berdasarkan kebutuhan organisasi, hasil penilaian, serta perkembangan pelaksanaan tugas di masing-masing perangkat daerah.
Bahkan, ia membuka kemungkinan adanya rotasi lanjutan dalam skala lebih kecil apabila diperlukan. Namun, seluruh proses tersebut tetap akan dilaksanakan melalui tahapan evaluasi dan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia berharap para pejabat tidak disibukkan dengan persoalan pergantian posisi, melainkan segera memusatkan perhatian pada pekerjaan dan tanggung jawab yang telah diberikan. Setiap jabatan harus menjadi ruang untuk menunjukkan kemampuan, memperluas pengalaman, dan menghasilkan kinerja yang lebih baik.
“Fokus saja bekerja. Di tempat baru ada pengalaman yang bisa ditularkan, ada kesempatan untuk membuat kepemimpinan lebih fresh. Semoga teman-teman semuanya bisa bekerja dengan baik, menjaga amanah dan menjadikan kerja kita bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo,” tambahnya.
Dalam rotasi dan mutasi kali ini, sejumlah pejabat mendapatkan kepercayaan untuk menduduki posisi strategis di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Di antaranya Saniwar sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rachmad Hidayanto sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Abdul Ghafur sebagai Kepala Dinas Sosial, Agus Mukson sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Sugeng Wiyanto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
Selanjutnya, Hengki Cahjo Saputra dipercaya sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hari Kriswanto sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), A’at Kardono sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Heri Mulyadi sebagai Kepala DP3AP2KB, Dian Cahyo Prabowo sebagai Kepala Disporapar, serta Puja Kurniawan sebagai Kepala Bagian Pemerintahan.
Sementara itu, sejumlah posisi camat juga mengalami penyegaran. Hariyanto dipercaya sebagai Camat Kraksaan, Bambang Suhermanto sebagai Camat Dringu, Andi Wiroso sebagai Camat Besuk, serta Hudan Kurniawan sebagai Camat Sumberasih.
Penempatan para pejabat tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi pemerintahan hingga tingkat kecamatan, sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan dilantiknya 209 pejabat tersebut, Pemkab Probolinggo diharapkan semakin solid dalam menjalankan roda pemerintahan. Tantangan ke depan bukan hanya bagaimana mengisi jabatan yang kosong atau melakukan pergantian pejabat, tetapi bagaimana memastikan setiap perangkat daerah mampu bekerja secara terukur, transparan, dan bertanggung jawab.
Bupati Haris berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat membuktikan kepercayaan yang telah diberikan melalui kerja nyata, meningkatkan disiplin aparatur, memperkuat pelayanan publik, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum bagi seluruh jajaran birokrasi Pemkab Probolinggo untuk memperbarui semangat pengabdian. Sebab, keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata diukur dari banyaknya program maupun tingginya jabatan yang diemban, melainkan dari sejauh mana kebijakan dan pelayanan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kab.
