Pemkot Probolinggo Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2027, Susun Arah Pembangunan Inklusif Dan Berkelanjutan

Probolinggo, Radarpatroli 

Penyusunan arah pembangunan Kota Probolinggo memasuki tahap krusial. Melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, pemerintah daerah membuka ruang dialog bersama berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, Senin (26/1), di Puri Manggala Bhakti.

Forum strategis tersebut dibuka oleh Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, didampingi Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, Ketua TP PKK dr. Evariani, serta Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur Andrio Himawan. Hadir pula jajaran perangkat daerah, BUMD, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, komunitas disabilitas, hingga pemerhati lingkungan.

Kepala Bapperida sekaligus Penjabat Sekda Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, menyampaikan bahwa forum konsultasi publik ini merupakan wadah partisipatif untuk menjaring aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui dialog terbuka, diharapkan perencanaan yang disusun benar-benar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.

Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menegaskan bahwa RKPD menjadi fondasi utama pembangunan daerah, tidak hanya untuk tahun 2027, tetapi juga sebagai bagian dari kesinambungan pembangunan hingga tahun 2028 dan 2029. Oleh karena itu, seluruh proses perencanaan harus dikawal secara serius, terukur, dan berorientasi pada hasil.

“RKPD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi peta jalan pembangunan daerah. Perencanaan harus berbasis data, potensi lokal, serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo yang masih perlu terus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan daerah lain. Menurutnya, penguatan IPM harus dilakukan melalui perencanaan pembangunan yang berangkat dari potensi dan karakteristik lokal.

“Tiga potensi utama Kota Probolinggo yang terus dikembangkan adalah sebagai daerah penunjang pelabuhan, kawasan transit, dan penyangga pariwisata. Ketiga potensi ini menjadi dasar city branding ‘Bromo’, dengan memposisikan Kota Probolinggo sebagai gerbang menuju kawasan wisata Bromo,” terangnya.

Penguatan konektivitas menjadi salah satu fokus utama pembangunan, mulai dari pengembangan layanan kereta api, optimalisasi fungsi pelabuhan, hingga integrasi transportasi dan kawasan ekonomi. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan.

Sebagai bentuk komitmen peningkatan IPM, Pemerintah Kota Probolinggo meluncurkan program beasiswa senilai Rp1 miliar yang difokuskan pada pemanfaatan perguruan tinggi yang ada di Kota Probolinggo. Program ini diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia unggul secara berkelanjutan sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal.

Di sektor ekonomi, Pemkot Probolinggo menargetkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bertahap hingga mencapai 60 persen dari total APBD. Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang tertib, penguatan pengawasan, serta sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik minat investasi, Pemerintah Kota Probolinggo juga merencanakan pengembangan 100 destinasi wisata baru, ratusan event ekonomi dan budaya, serta penguatan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, peternakan, dan UMKM. Salah satu inovasi unggulan yang dikembangkan adalah menjadikan Kota Probolinggo sebagai sentra produksi telur burung puyuh yang dinilai cepat menghasilkan dan berkelanjutan.

“Dalam tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi terus diperkuat melalui manajemen talenta ASN, evaluasi kinerja berkala, percepatan mutasi, serta penguatan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi. Kami juga menargetkan penguatan transparansi data melalui dashboard pembangunan yang dapat diakses publik,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Provinsi Jawa Timur, Andrio Himawan, menyampaikan bahwa RKPD merupakan dokumen penting yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah dan harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional 2025–2029 menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menilai Kota Probolinggo memiliki posisi strategis dalam mendukung konektivitas, distribusi logistik, serta pengembangan wilayah utara Pulau Jawa. Dengan capaian pertumbuhan ekonomi sekitar 5,07 persen, peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi, serta ketimpangan pendapatan yang relatif terkendali, Kota Probolinggo dinilai memiliki prospek investasi yang menjanjikan.

“Forum konsultasi publik ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi dan komitmen bersama demi terwujudnya pembangunan Kota Probolinggo yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Reporter : Sayful

Sumber Berita : Kominfo Kota