Inspektorat Kota Probolinggo Gelar Ekspose Hasil Pengawasan 2025 dan PKPT Berbasis Risiko 2026

Probolinggo, Radarpatroli 

Sebagai upaya memperkuat sistem pengawasan internal sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, Inspektorat Kota Probolinggo menggelar Ekspose Hasil Pengawasan Tahun 2025 serta Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2026, Rabu (4/2). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo dan menjadi forum strategis bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun arah pengawasan yang lebih terarah dan efektif.

Ekspose ini bertujuan untuk menyampaikan hasil pengawasan selama tahun 2025 sekaligus menjaring kebutuhan dari masing-masing perangkat daerah terkait program dan kegiatan strategis pada tahun 2026 yang memiliki tingkat risiko tinggi. Dengan pendekatan berbasis risiko, Inspektorat ingin memastikan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat administratif, namun juga fokus pada sektor-sektor prioritas yang berdampak besar terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Penyusunan PKPT Tahun 2026 juga tetap diselaraskan dengan program kerja yang bersifat mandatori sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dilakukan agar seluruh proses pengawasan berjalan sejalan dengan regulasi nasional, serta mampu mendukung terciptanya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

Acara tersebut diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, serta Tim Penyusun PKPT Tahun 2026. Kehadiran para pimpinan perangkat daerah menunjukkan pentingnya sinergi dan keterlibatan semua pihak dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.

Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2026 oleh Wali Kota Probolinggo, Penjabat Sekretaris Daerah, Inspektur, serta Kepala BPPKAD. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta mendukung pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, dalam arahannya menegaskan bahwa kegiatan ekspose ini bukan sekadar agenda rutin, namun merupakan forum yang sangat serius dan strategis untuk memperkuat pondasi pemerintahan yang baik. Ia menekankan bahwa good governance hanya dapat terwujud apabila perencanaan disusun secara matang, pengawasan diperkuat, serta seluruh jajaran memiliki komitmen tinggi terhadap clean government.

“Perencanaan harus jelas dan kuat. Kita tidak bisa berbicara tata kelola yang baik kalau perencanaannya sendiri tidak jelas. Setelah itu baru dilakukan monitoring, controlling, dan pengawasan. Jika ada penyimpangan, bisa segera dikendalikan,” tegasnya.

Wali kota juga mendorong seluruh perangkat daerah, khususnya yang memiliki fungsi perencanaan dan pelaksanaan program, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja yang sudah berjalan. Ia meminta agar perangkat daerah bekerja lebih keras dalam memastikan setiap program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Probolinggo.

Lebih lanjut, Dokter Aminuddin mengingatkan pentingnya memperkuat pengawasan internal di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Menurutnya, dinamika ekonomi, sosial, dan kebijakan nasional maupun internasional menuntut pemerintah daerah untuk semakin adaptif, profesional, serta mampu menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.

“Kekuatan daerah itu terletak pada kemampuan kita menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional. Harus didukung sistem perencanaan, monitoring, dan pengawasan yang terintegrasi,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah harus memiliki tools yang kuat, metode yang tepat, serta ruang diskusi yang produktif agar pengawasan berjalan sesuai jalur. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya tercatat dalam laporan administrasi.

“Pengawasan dan diskusi harus tetap berada pada jalurnya, agar hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ekspose ini, diharapkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Probolinggo ke depan semakin terarah, berbasis risiko, serta mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Reporter : Sayful

Sumber Berita : Kominfo Kota