RSUD Tongas Dan Waluyo Jati Kabupaten Probolinggo Siap Dukung Layanan PMI Terpadu
Probolinggo, Radarpatroli
Upaya peningkatan pelayanan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui optimalisasi fasilitas kesehatan. Salah satunya dengan mempersiapkan sarana kesehatan pendukung operasional loket PMI di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo. Kesiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di RSUD Tongas, Selasa (23/2/2026).
Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo, Saniwar, dan dihadiri Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), DPMPTSP Kabupaten Probolinggo, perwakilan RSUD Waluyo Jati, serta manajemen RSUD Tongas. Pertemuan tersebut difokuskan pada percepatan pemenuhan persyaratan teknis dan administratif agar layanan kesehatan bagi calon PMI segera dapat berjalan.
Saniwar menjelaskan bahwa rakor ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Bupati Probolinggo yang telah ditandatangani pada 2 Desember 2025. Loket layanan PMI sendiri direncanakan beroperasi di MPP Kabupaten Probolinggo yang berlokasi di eks Kantor Bupati Probolinggo di Dringu.
“Loketnya sudah tersedia dan sudah ditempatkan dua petugas dari Kementerian P2MI. Namun untuk sarana kesehatan memang harus dipastikan siap terlebih dahulu, sehingga perlu kita percepat koordinasinya,” kata Saniwar.
Ia mengungkapkan bahwa dua rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Probolinggo, yakni RSUD Tongas dan RSUD Waluyo Jati, telah menyelesaikan proses administrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) hingga 100 persen. Saat ini, keduanya tinggal menunggu tahapan visitasi atau pengecekan lapangan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
“Setelah visitasi selesai dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, maka izin operasional akan terbit. Selanjutnya kedua rumah sakit bisa mengajukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan kementerian,” jelasnya.
Menurut Saniwar, kesiapan sarkes menjadi kunci utama dalam mendukung pelayanan terpadu bagi calon PMI. Nantinya, sistem pelayanan rumah sakit akan terintegrasi langsung dengan kementerian terkait, sehingga proses pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan sesuai standar nasional dan terdokumentasi secara digital.
“Kalau sudah terbit KBLI dan UMKU-nya, rumah sakit segera mengusulkan PKS. Setelah ditandatangani, sistemnya langsung terhubung dengan kementerian. Barulah bisa melakukan pemeriksaan dan menarik retribusi sesuai aturan,” terangnya.
Ia juga memastikan bahwa tarif pemeriksaan kesehatan bagi calon PMI tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan tetap transparan. Selain itu, sosialisasi dan edukasi akan dilakukan secara masif dengan melibatkan lintas sektor, termasuk SMK dan perguruan tinggi di Kabupaten Probolinggo, guna memberikan pemahaman kepada calon PMI tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat ke luar negeri.
“Target kami setelah Lebaran sudah mulai berjalan, minimal untuk RSUD Tongas. Calon PMI, sesuai Perbup, wajib melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit milik Pemkab Probolinggo guna mencegah potensi penyebaran penyakit,” tegasnya.
Dengan kesiapan sarana kesehatan yang terus dimatangkan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berharap pelayanan bagi calon PMI menjadi lebih cepat, terintegrasi, dan akuntabel. Selain mempercepat proses administrasi, langkah ini juga diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja migran sebelum mereka diberangkatkan ke negara tujuan.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kab.
