Pengamat Intelijen Nilai Manuver Diplomasi Indonesia Di Timur Tengah Kurang Tepat
Jakarta, Radarpatroli
Wacana Indonesia mengambil peran sebagai mediator dalam konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel menuai sorotan dari sejumlah pengamat. Pemerhati intelijen Kolonel Infanteri (Purn) Sri Radjasa menilai langkah tersebut berpotensi menjadi kesalahan strategis apabila tidak didukung perhitungan geopolitik yang matang serta pengakuan dari pihak-pihak yang berkonflik.
“Menjadi mediator adalah kebijakan yang kebablasan. Apakah Presiden tidak tahu bahwa ada prasyarat khusus dari kedua negara yang bersengketa? Misalnya harus ada pengakuan dari pihak yang berkonflik. Faktanya Iran juga tidak mungkin menerima Indonesia,” kata Sri Radjasa dalam diskusi publik yang digelar Forum Jurnalis Merdeka di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026).
Diskusi bertajuk **“BoP, Perang Timur Tengah, dan Guncangan di Istana”** itu membahas dampak geopolitik konflik di Timur Tengah serta implikasinya bagi posisi Indonesia dalam percaturan global. Forum tersebut juga menyoroti kemungkinan adanya dinamika politik domestik yang dapat muncul dari manuver diplomasi Indonesia.
Menurut Sri Radjasa, pemerintah dinilai kurang cermat membaca perubahan arah politik luar negeri Amerika Serikat yang saat ini semakin menonjolkan kepentingan nasional. Ia menilai menurunnya kekuatan ekonomi global Amerika mendorong munculnya nasionalisme yang lebih agresif dalam kebijakan luar negerinya.
“Sekarang terlihat kecenderungan baru di Amerika. Mereka tidak lagi berperan sebagai pemimpin dunia, tetapi bertindak sebagai penguasa dunia. Kita bisa melihatnya dari kasus Venezuela sampai isu Greenland,” ujarnya.
Sri Radjasa menilai perubahan konstelasi geopolitik tersebut seharusnya menjadi pertimbangan penting sebelum Indonesia mengambil posisi tertentu dalam percaturan internasional, termasuk ketika memutuskan bergabung dengan blok ekonomi BRICS maupun dalam gagasan Board of Peace (BoP).
“Di sini letak blundernya. Ketika Indonesia bergabung dengan BRICS, Donald Trump mengambil sikap kontras terhadap blok itu. Artinya langkah ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sensitif,” kata dia.
Ia juga menilai Amerika Serikat saat ini lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi dibandingkan isu lain seperti hak asasi manusia. Menurutnya, kondisi tersebut membuat konfigurasi politik global semakin keras dan bersifat transaksional.
Sri Radjasa mengingatkan bahwa keputusan Indonesia untuk mengambil peran mediator dapat berbalik menjadi tekanan politik bagi pemerintah jika tidak dihitung secara matang.
“Menabur angin bisa menuai badai. Risiko politiknya besar jika langkah seperti ini tidak dihitung dengan cermat,” ujarnya.
Diskusi yang dimoderatori wartawan senior Sri Widodo Soetarjowiyono tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya pemerhati politik Imam Bogie Yuda Swara serta pemerhati sejarah dan budaya Joko Sumpeno.
Selain persoalan politik luar negeri, forum tersebut juga menyinggung dampak ekonomi apabila konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel berkembang menjadi perang terbuka. Para peserta diskusi menilai eskalasi konflik berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia, menekan nilai tukar rupiah, serta memperbesar beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
