Evaluasi LKPJ 2025, Komisi II DPRD Kota Probolinggo Soroti Kinerja OPD dan Realisasi PAD Parkir

Probolinggo, Radarpatroli.com –

Komisi II DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo tahun anggaran 2025. Rapat tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir. Rabu (01/04/2026)

Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi Gerindra, Ryadlus Sholihin Firdaus, M.Pd, menjelaskan bahwa rapat yang dilaksanakan pada pagi hari tersebut menghadirkan dua OPD mitra Komisi II, yakni Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan serta Dinas Perhubungan. Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan capaian kinerja OPD serta sejauh mana program yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya dapat terealisasi dengan baik.

Menurut Ryadlus, melalui rapat ini pihaknya ingin mengetahui secara jelas apakah program-program yang telah direncanakan dalam tahun anggaran 2025 benar-benar terlaksana sesuai target, melampaui target, atau justru masih jauh dari harapan. Evaluasi tersebut merupakan tugas komisi yang diberikan oleh pimpinan DPRD untuk menilai kinerja OPD yang menjadi mitra kerja masing-masing komisi.

“Pada prinsipnya rapat di komisi ini merupakan tahap awal dari pembahasan LKPJ. Tugas kami adalah mengevaluasi kinerja seluruh OPD mitra Komisi II sebelum nantinya dibahas lebih mendalam dalam forum Panitia Khusus (Pansus),” ujar Ryadlus.

Ia menambahkan, dalam rapat tersebut Komisi II juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari sektor perparkiran. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pendapatan dari parkir di tepi jalan umum yang berasal dari kendaraan luar kota, mengingat parkir berlangganan bagi warga Kota Probolinggo sudah dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan.

“Yang menjadi fokus evaluasi kami adalah parkir tepi jalan dari kendaraan luar kota di titik-titik yang sudah ditentukan. Kami meminta agar Dinas Perhubungan menyampaikan laporan yang lebih lengkap dan detail mengenai hal ini,” jelasnya.

Ryadlus juga menegaskan bahwa seluruh hasil evaluasi dalam rapat komisi akan menjadi bahan pembahasan lanjutan di forum Pansus DPRD. Dalam forum tersebut, pembahasan LKPJ akan dilakukan secara lebih mendalam dan tajam untuk menilai sejauh mana program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Probolinggo selama tahun 2025 berjalan sesuai rencana atau justru mengalami penyimpangan.

Selain sektor perparkiran, Komisi II juga melakukan evaluasi terhadap beberapa bidang lain yang menjadi tanggung jawab OPD terkait, seperti pengelolaan pasar hewan, pasar ikan, serta berbagai program di sektor pertanian dan perikanan.

“Semua ini menjadi bahan evaluasi yang nantinya tetap akan kita lanjutkan di Pansus. Hasil dari rapat komisi akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk kemudian ditugaskan kepada Pansus agar dibahas lebih mendalam dalam beberapa pekan ke depan,” katanya.

Sebagai komisi yang membidangi keuangan dan perekonomian daerah, Komisi II juga berharap seluruh OPD yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah dapat bekerja lebih maksimal dalam meningkatkan PAD Kota Probolinggo. Ia menekankan pentingnya menggali seluruh potensi pendapatan sekaligus menutup kemungkinan terjadinya kebocoran.

“Kita berharap seluruh OPD yang memiliki fokus pada pendapatan daerah benar-benar bekerja keras untuk meningkatkan PAD Kota Probolinggo. Semua potensi harus digali, sekaligus menutup peluang kebocoran yang selama ini kita sinyalir masih ada, terutama di sektor parkir,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa realisasi Pendapatan Hasil Daerah (PHD) dari sektor parkir tepi jalan umum pada tahun 2025 baru mencapai sekitar 70 persen dari target yang ditetapkan. Angka tersebut dinilai masih jauh dari harapan sehingga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Ryadlus meminta agar pada pembahasan di forum Pansus nanti, Dinas Perhubungan membawa data yang lebih rinci terkait titik-titik parkir di Kota Probolinggo, termasuk lokasi yang produktif maupun yang kurang produktif, serta identitas petugas juru parkir yang bertugas di lapangan.

“Kami ingin melihat secara detail titik-titik parkir mana saja yang produktif dan mana yang tidak produktif, siapa saja petugas juru parkirnya, sehingga kita bisa melakukan evaluasi kinerja secara objektif,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pendapatan dari parkir berlangganan, realisasinya disebut telah mendekati target dengan capaian sekitar 90 persen. Meski belum mencapai 100 persen, capaian tersebut menurutnya masih dapat dipahami.

Namun berbeda dengan parkir tepi jalan dari kendaraan luar kota yang baru mencapai sekitar 70 persen. Hal ini menjadi perhatian serius Komisi II karena dinilai masih memiliki potensi yang cukup besar untuk ditingkatkan.

“Nanti semuanya akan kita buka secara detail di Pansus agar bisa diketahui secara jelas apa penyebab tidak tercapainya target tersebut,” pungkas Ryadlus Sholihin Firdaus.

Penulis : Sayful

    Editor : Yuris