Bupati Haris Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Tekankan Sinergi Pembangunan Daerah
Probolinggo, Radarpatroli.com –
Upaya merumuskan arah pembangunan daerah secara partisipatif kembali dilakukan Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Forum strategis tersebut digelar di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (2/4/2026), dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo dan dihadiri Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Ning Marisa Juwitasari, Forkopimda, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Timur Agung Subagyo, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Probolinggo Rita Erik Ugas Irwanto, Pemimpin Bank Jatim Cabang Kraksaan Siska Dian Permatasari, Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Lilik Hariyanti, Ketua Forum TJSLP Rochman Hidayat serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Musrenbang RKPD tahun 2027 diikuti sekitar 300 peserta yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, instansi vertikal, perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha atau swasta, organisasi profesi, perguruan tinggi dan akademisi, kelompok inklusi sosial hingga organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD tahun 2027 oleh Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris bersama sejumlah pihak. Penandatanganan itu turut disaksikan Ketua TP PKK Ning Marisa Juwitasari, Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma, Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Timur Agung Subagyo, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Juwono P. Utomo, perwakilan Bappeda Kabupaten Situbondo, Universitas Zainul Hasan Genggong, Pertuni, Komnas Perlindungan Anak, HKTI, PD Aisyiyah, Forum TJSLP serta MUI Kabupaten Probolinggo.
Selain penandatanganan berita acara, kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur oleh Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Timur Agung Subagyo serta sesi dialog bersama narasumber dari Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo.
Dalam sambutannya, Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini sedang berupaya bangkit di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari tingginya angka kemiskinan hingga bencana alam yang terjadi secara berturut-turut.
“Kita berangkat dari kondisi yang banyak angkanya merah, termasuk kemiskinan yang masih berada di peringkat keempat. Di saat kita ingin tumbuh, justru dihantam bencana yang sangat luar biasa,” ujar Bupati Haris.
Menurutnya, dampak bencana alam yang terjadi cukup besar terhadap infrastruktur daerah. Sedikitnya terdapat 28 jembatan yang hilang, kerusakan tembok penahan tanah (TPT) di sejumlah titik serta ratusan rumah warga yang terdampak. Selain itu, ratusan hektare lahan pertanian juga terancam akibat kerusakan bendungan.
Meski menghadapi tantangan tersebut, Bupati Haris mengaku tetap optimistis karena sejumlah indikator pembangunan menunjukkan perkembangan positif, termasuk meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta keberhasilan Pemerintah Kabupaten Probolinggo meraih 39 penghargaan dari tingkat regional hingga internasional.
“Namun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, terutama perbaikan jalan rusak dan pemulihan ekonomi masyarakat. Kita harus menjaga kepercayaan publik, karena tanpa inovasi, kepercayaan masyarakat bisa menurun,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma menyampaikan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD merupakan bagian yang sah dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, terdapat sekitar 831 usulan pokir yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota DPRD di berbagai daerah pemilihan. Dari jumlah tersebut, sekitar 60 hingga 70 persen usulan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan dan jaringan irigasi.
Selain persoalan infrastruktur, DPRD juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah di tingkat kecamatan serta masih banyaknya rumah tidak layak huni yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
“Legislatif terus berbenah dalam penyusunan pokir agar sesuai dengan ketentuan serta administrasi yang berlaku,” kata Oka.
Di sisi lain, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat sekaligus memastikan proses perencanaan pembangunan berjalan lebih terarah dan tepat sasaran.
“Melalui Musrenbang ini diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha dan masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dokumen RKPD tahun 2027 diharapkan mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kab.
