Wakil Ketua I DPRD Probolinggo Tegaskan Komitmen Perjuangkan Honor Guru TPQ
Probolinggo, Radarpatroli.com
Isu kesejahteraan guru honorer dan guru ngaji menjadi sorotan dalam audiensi antara DPRD Kota Probolinggo dengan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Probolinggo yang digelar di Ruang Kerja Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Forum ini menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah di sektor pendidikan keagamaan. Rabu (06/05/2026).
Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo Hj. Dwi Laksmi Syntha Kudumawardhani, Wakil Ketua I DPRD H. Abdul Mujib, Wakil Ketua II, para Ketua Komisi I, II, dan III, serta Ketua GP Ansor Kota Probolinggo Salamul Huda bersama jajaran anggota Ansor.
Dalam forum tersebut, Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, menyampaikan kritik dan pertanyaan terkait kebijakan pemerintah kota mengenai insentif guru ngaji. Ia menyoroti adanya perbedaan antara pernyataan Wali Kota dengan regulasi yang berlaku.
“Pak wali pernah menyampaikan adanya insentif guru ngaji hingga Rp800 ribu, sementara dalam Peraturan Wali Kota maksimal hanya Rp500 ribu. Ini perlu kejelasan. Jangan sampai ada perbedaan data dan kebijakan yang membingungkan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan logika penganggaran pemerintah daerah yang dinilai belum berpihak pada sektor pendidikan keagamaan. Menurutnya, ketika anggaran untuk RT/RW dan sektor lain bisa meningkat signifikan, seharusnya kesejahteraan guru ngaji juga dapat ditingkatkan.
“Kenapa honor RT/RW bisa naik hingga Rp1 juta, sementara guru ngaji tidak? Ini logika sederhana yang perlu dijawab. Jangan sampai muncul persepsi bahwa pemerintah tidak pro terhadap pesantren dan lembaga pendidikan swasta,” ujarnya.
Salamul Huda menegaskan, pihaknya tidak memiliki kepentingan politik dalam menyuarakan aspirasi tersebut. Ia berharap DPRD dapat memperjuangkan kesejahteraan guru ngaji agar mereka bisa fokus mendidik tanpa terbebani persoalan ekonomi.
“Harapan kami sederhana, guru ngaji bisa fokus mendidik moral generasi tanpa harus memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo, H. Abdul Mujib, menyampaikan bahwa pihaknya selama ini telah berupaya maksimal memperjuangkan aspirasi terkait honor guru TPQ dan kebijakan pendidikan lainnya.
Ia mengungkapkan bahwa dalam pembahasan anggaran sebelumnya, DPRD telah memberikan berbagai perbandingan, termasuk dengan program lain yang telah terealisasi seperti honor RT/RW dan bantuan kendaraan operasional.
“Kita mampu menganggarkan berbagai program lain, seharusnya tambahan anggaran sekitar Rp2,5 miliar untuk honor guru TPQ juga bisa direalisasikan. Ini yang terus kami dorong,” jelasnya.
Terkait penghapusan program BOSDA pada tahun 2026, Mujib mengakui bahwa terdapat berbagai pertimbangan, baik yang dinilai logis maupun yang masih menjadi perdebatan. Namun demikian, ia menegaskan pentingnya mencari solusi terbaik ke depan.
“Untuk tahun 2027, kami akan berkomitmen bersama agar kebijakan terkait BOSDA dan honor guru ngaji tetap bisa dilaksanakan, tentunya tanpa melanggar regulasi yang ada,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD tidak tinggal diam, melainkan telah menyuarakan aspirasi masyarakat, termasuk dari GP Ansor, dalam setiap pembahasan anggaran.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi titik awal sinergi antara DPRD dan elemen masyarakat, khususnya GP Ansor, dalam memperjuangkan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan berpihak pada peningkatan kualitas serta kesejahteraan tenaga pendidik di Kota Probolinggo.
Penulis : Sayful
Editor : Yuris
