DPRD Dan Pemkot Probolinggo Matangkan Arah Kebijakan APBD 2027, Pelayanan Publik Jadi Prioritas
Probolinggo, Radarpatroli.com
DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat sosialisasi dari pihak eksekutif mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo, Rabu (08/07/2026). Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam menyusun arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah untuk tahun mendatang melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani, didampingi Wakil Ketua I DPRD Abdul Mujib dan Wakil Ketua II DPRD Santi Wilujeng Prastyani. Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Budiono Wirawan, Kepala BPPKAD Kota Probolinggo Pujo Agung Satrio, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para anggota DPRD Kota Probolinggo.
Dalam paparannya, Kepala BPPKAD Kota Probolinggo Pujo Agung Satrio menyampaikan bahwa sosialisasi KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam membangun sinergi yang kuat dengan DPRD, sehingga proses perencanaan anggaran dapat berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Menurutnya, dokumen KUA-PPAS memuat gambaran awal mengenai proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, hingga pembiayaan yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2027. Karena itu, pihaknya berharap adanya masukan konstruktif dari DPRD agar kebijakan anggaran yang disusun benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Hari ini kami melaksanakan sosialisasi terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027. Ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Probolinggo untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam perencanaan anggaran agar lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Pujo Agung Satrio.
Ia menjelaskan, dalam proyeksi APBD Tahun 2027 terdapat peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong pemerintah daerah semakin mandiri dalam pembiayaan pembangunan.
“Tahun 2025 PAD Kota Probolinggo sekitar Rp240 miliar, kemudian tahun 2026 ditargetkan meningkat menjadi sekitar Rp265 miliar. Untuk tahun 2027 kembali ditargetkan naik sekitar Rp41 miliar. Kami memohon dukungan semua pihak, termasuk rekan-rekan media, untuk ikut mengedukasi masyarakat. Namun kami tetap berkomitmen agar upaya peningkatan PAD tidak sampai membebani masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib menegaskan bahwa DPRD akan memberikan perhatian serius terhadap efektivitas penggunaan anggaran daerah, khususnya terkait penyertaan modal Pemerintah Kota kepada Perseroda Bahari Tanjung Tembaga.
Menurutnya, sebelum pemerintah daerah mengajukan tambahan penyertaan modal, DPRD memerlukan laporan perkembangan yang jelas mengenai kinerja perusahaan daerah tersebut, termasuk capaian usaha maupun manfaat yang telah diberikan kepada daerah.
“Ada beberapa hal yang nanti perlu kami mintai pertanggungjawaban terlebih dahulu terkait penyertaan modal kepada Perseroda Bahari Tanjung Tembaga. Kami ingin mengetahui sampai di mana perkembangan usahanya, apakah sudah menghasilkan omzet atau masih membutuhkan pendanaan tambahan. Laporan tersebut menjadi dasar penting sebelum ada penyertaan modal berikutnya,” katanya.
Abdul Mujib juga membandingkan potensi investasi pemerintah daerah pada sektor kesehatan yang dinilai telah menunjukkan hasil nyata, terutama melalui peningkatan pelayanan di RSUD yang berdampak terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah.
“Kalau dibandingkan, investasi di sektor kesehatan sudah terlihat hasilnya. Pelayanan semakin baik dan kontribusinya terhadap PAD juga meningkat. Karena itu, kami ingin memastikan bahwa setiap penyertaan modal benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi daerah. Pada pembahasan Perubahan APBD nanti, perkembangan Perseroda Bahari Tanjung Tembaga tetap akan kami tanyakan secara rinci,” ujarnya.
Melalui sosialisasi KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 ini, DPRD dan Pemerintah Kota Probolinggo berharap proses penyusunan APBD dapat berlangsung lebih terbuka, efektif, dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mendukung terwujudnya visi “Kota Probolinggo Bersolek, Aman, Maju, dan Sejahtera.”
Penulis : Sayful
Editor : Yuris
