Tragedi Jalan Mastrip, Agus Sugianto, SH, Siapkan Langkah Hukum Uji Aturan Besar Masuk Kota
Probolinggo, Radarpatroli.com
Pasca kecelakaan maut yang melibatkan bus karyawan PT Kutai Timber Indonesia (PT KTI) di Jalan Mastrip, tepat di depan SMKN 2 Kota Probolinggo, Kamis (12/11/2026), Advokat Muda AGUS SUGIANTO, S.H. menyatakan siap mengambil langkah hukum dan meminta evaluasi menyeluruh terhadap operasional bus besar pengangkut karyawan yang melintas di wilayah Kota Probolinggo.
Dalam peristiwa tersebut, seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun, siswi MAN 1 Kota Probolinggo, meninggal dunia di lokasi kejadian. Tragedi ini menjadi perhatian serius karena terjadi di kawasan yang berdekatan dengan lingkungan pendidikan dan aktivitas masyarakat.
Sebagai bentuk kepedulian dan kontrol sosial, Agus Sugianto, S.H. menyatakan akan segera melayangkan surat resmi kepada Ketua DPRD Kota Probolinggo dengan perihal Permohonan Hearing, Klarifikasi dan Evaluasi Hukum Operasional Bus Besar Pengangkut Karyawan PT KTI di Wilayah Kota Probolinggo.
Menurut Agus, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari sisi kecelakaan lalu lintas semata. Pemerintah daerah dan DPRD juga harus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar hukum, ketentuan rute, serta izin operasional bus besar yang melintas di jalan-jalan perkotaan.
“Saya sangat menyayangkan kejadian yang merenggut nyawa seorang pelajar ini. Jangan sampai kejadian serupa kembali terulang. Saya ingin mempertanyakan secara terbuka, apakah bus besar pengangkut karyawan pabrik memang diperbolehkan melintas di jalan-jalan dalam Kota Probolinggo? Apa dasar hukumnya, bagaimana penetapan rutenya, dan apakah sudah sesuai dengan kelas jalan serta ketentuan peraturan perundang-undangan?” tegas Agus.
Ia menambahkan, surat tersebut juga akan ditembuskan kepada Wali Kota Probolinggo, Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, Kapolres Probolinggo Kota, Satlantas Polres Probolinggo Kota, serta manajemen PT KTI.
Agus meminta DPRD Kota Probolinggo tidak hanya menerima surat tersebut sebagai formalitas administrasi, tetapi benar-benar menjalankan fungsi pengawasan dengan memfasilitasi hearing atau audiensi yang menghadirkan seluruh pihak terkait.
“Kami ingin DPRD memfasilitasi pertemuan resmi dengan menghadirkan Pemerintah Kota Probolinggo, Dinas Perhubungan, Satlantas, dan manajemen PT KTI. Semua harus duduk bersama untuk menjelaskan persoalan ini secara transparan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa dirinya akan mengkaji kemungkinan menempuh langkah hukum apabila ditemukan adanya peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Kami tidak menutup kemungkinan menempuh pengujian materiil atau judicial review ke Mahkamah Agung apabila ditemukan objek peraturan yang memang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kami ingin semuanya diuji berdasarkan hukum, bukan berdasarkan asumsi,” tegasnya.
Agus juga mengungkapkan bahwa dirinya merupakan orang tua yang memiliki dua anak yang masih bersekolah di Kota Probolinggo. Anak pertamanya bersekolah di SMP Negeri 10 Kota Probolinggo, sedangkan anak keduanya di SD Negeri 1 Tisnonegaran.
“Ini bukan hanya persoalan orang lain. Saya juga mempunyai dua anak yang setiap hari beraktivitas di lingkungan pendidikan Kota Probolinggo. Sebagai orang tua, saya tentu berharap seluruh anak sekolah dan masyarakat mendapatkan jaminan keselamatan ketika menggunakan jalan raya,” ungkapnya.
Ia menegaskan, langkah yang akan ditempuh bukan untuk menyudutkan pihak perusahaan maupun mendahului proses penyelidikan kepolisian, melainkan meminta kejelasan hukum dan mendorong evaluasi kebijakan transportasi di wilayah perkotaan.
“Jangan menunggu ada korban berikutnya baru pemerintah bergerak. Kami akan mengawal persoalan ini melalui jalur konstitusional, meminta klarifikasi, mendorong evaluasi, dan memperjuangkan keselamatan masyarakat Kota Probolinggo,” pungkas AGUS SUGIANTO, S.H.
Keselamatan masyarakat bukan sekadar wacana. Pemerintah harus hadir, DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan, dan setiap kegiatan operasional kendaraan di jalan raya wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.
(Tim)
