Wali Kota Probolinggo Terima Audiensi PPDiS, Tegaskan Komitmen Kota Ramah Disabilitas
Probolinggo, Radarpatroli
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menerima audiensi dari Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS) pada Rabu pagi (18/6/2025) di rumah jabatan Wali Kota. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen Pemerintah Kota Probolinggo terhadap pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas.
Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin menegaskan bahwa komitmen untuk menjadikan Kota Probolinggo sebagai kota ramah difabel bukan hanya sebatas formalitas, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Ia meminta agar seluruh ruang publik di Kota Probolinggo, termasuk jalan, taman, dan fasilitas umum, segera dilengkapi sarana ramah difabel.
“Saya berkomitmen bukan hanya secara formal, tapi secara moral dan sosial. Saya minta dinas PU segera menyediakan ruang-ruang publik yang ramah difabel. Saya juga dorong Dispopar untuk mengumpulkan seluruh pengelola hotel agar mewujudkan hotel ramah difabel,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tidak lagi memandang isu disabilitas sebagai ranah eksklusif Dinas Sosial, melainkan tanggung jawab bersama dalam menghadirkan keadilan dan akses yang setara bagi seluruh warga kota.
“Kita harus membuka peluang kerja sama seluas-luasnya, baik dengan pemerintah luar negeri maupun NGO internasional. Kota Probolinggo harus menjadi contoh nyata kota inklusif di Indonesia,” imbuhnya.
Kepala Bappeda Litbang Kota Probolinggo, Diah Sajekti, dalam kesempatan tersebut memaparkan langkah konkret yang telah diambil pemerintah kota dalam mendorong kesetaraan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Saat ini, terdapat tujuh komunitas disabilitas aktif yang tergabung dalam *Forum Sahabat Disabilitas*, wadah yang dibentuk untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antar komunitas.
Diah juga menekankan pentingnya perubahan cara pandang terhadap penyandang disabilitas, dari pendekatan belas kasihan menjadi pendekatan pemberdayaan. Ia mengungkapkan bahwa pada akhir 2021, Bappeda Litbang melakukan studi tiru ke Kabupaten Situbondo yang mendapat pengakuan sebagai kabupaten paling inklusif dari USAID. Dari studi itu, lahir kerja sama antara Pemkot Probolinggo dan PPDiS melalui program kemitraan Australia–Indonesia yang telah berjalan sejak Juni 2022.
Ketua PPDiS, Luluk Ariyantiny, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah dibangun bersama Pemerintah Kota Probolinggo. Ia mengusulkan agar kerja sama tersebut diperbarui dan ditingkatkan.
“Probolinggo sudah menjadi salah satu contoh praktik baik di Indonesia. Kami berharap kerja sama ini dapat diperpanjang dan ditingkatkan. Bahkan, kami mengundang Bapak Wali Kota untuk hadir dalam Temu Inklusi Nasional ke-6 pada 1–3 September mendatang,” ujar Luluk.
Ia juga meminta dukungan dari Diskominfo untuk memfasilitasi kegiatan *hybrid* pendidikan inklusi pada bulan Juli mendatang, yang akan melibatkan kementerian dan organisasi internasional.
Puncak acara ditandai dengan penandatanganan pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Probolinggo dan PPDiS. Turut hadir dalam audiensi ini Ketua TP PKK dr. Evariani, Kepala Bappeda Litbang Diah Sajekti, para kepala perangkat daerah, serta camat se-Kota Probolinggo.
Dengan adanya komitmen kuat dari pemerintah kota serta kolaborasi lintas sektor, Kota Probolinggo semakin mantap menapaki jalannya sebagai kota inklusif yang memberikan ruang dan peran yang adil bagi seluruh warganya, termasuk penyandang disabilitas.
Reporter : Sayful
Narasumber : Kominfo Kota
