Pemkab Bondowoso Lakukan Studi Tiru Ke Pemkab Probolinggo, Perkuat Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa Menuju Pemerintahan yang Transparan Dan Efisien

Probolinggo, Radarpatroli 

Dalam semangat memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melaksanakan studi tiru ke Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jumat (10/10/2025). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Argopuro, Kantor Bupati Probolinggo, ini menjadi ajang penting untuk bertukar pengalaman dan strategi dalam menghadapi tantangan baru sistem pengadaan pemerintah.

Rombongan Pemkab Bondowoso dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, dan diterima dengan penuh kehangatan oleh Sekda Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto. Turut mendampingi sejumlah pejabat dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait langsung dengan proses pengadaan barang dan jasa, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.

Selain kedua Sekda, hadir pula perwakilan dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Probolinggo, Inspektorat, Bappeda, BPKAD, serta OPD teknis lainnya, yang berperan aktif dalam pelaksanaan sistem pengadaan di Kabupaten Probolinggo. Suasana pertemuan berjalan santai namun produktif, dengan nuansa diskusi yang terbuka dan penuh semangat kolaboratif.

Dalam sambutannya, Sekda Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemkab Bondowoso untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis transparansi dan akuntabilitas. Ia menegaskan, studi tiru ke Probolinggo bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi bagian dari proses pembelajaran aktif.

“Kunjungan kami ini bukan sekadar silaturahmi. Ini adalah upaya konkret untuk belajar dari praktik terbaik yang sudah diterapkan oleh Pemkab Probolinggo, terutama dalam menghadapi perubahan sistem dan regulasi terbaru dalam pengadaan,” jelasnya.

Ia menyoroti bahwa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini semakin kompleks, terutama dengan diterapkannya Sistem Pengadaan Barang dan Jasa versi 6 yang menuntut adaptasi cepat dari seluruh aparatur.

“Seluruh daerah menghadapi situasi yang serupa, mulai dari keterbatasan fiskal, penurunan pendapatan transfer pusat, hingga perubahan kebijakan yang dinamis. Oleh karena itu, kolaborasi antardaerah menjadi sangat penting,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sekda Rozi menambahkan bahwa sistem pengadaan versi baru ini membawa banyak keunggulan dari sisi transparansi dan efisiensi, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan teknis.

“Kami masih menemukan kendala di lapangan, terutama dalam proses pencairan anggaran dan kesiapan sumber daya manusia yang mengelola sistem. Karena itu, kami ingin belajar langsung dari pengalaman Kabupaten Probolinggo yang sudah lebih dulu beradaptasi,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah personel, terutama di jabatan fungsional pengadaan, menjadi salah satu hambatan di Bondowoso. Namun demikian, ia tetap optimistis melalui studi tiru ini pihaknya akan mendapatkan banyak insight baru.

“Kami ingin menjadikan pertemuan ini sebagai titik awal kolaborasi jangka panjang. Tidak hanya kerja sama formal, tapi juga komunikasi intensif antar pejabat teknis untuk saling bertukar pengalaman dan solusi,” tambahnya dengan penuh harap.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, dalam sambutannya mengapresiasi semangat dan inisiatif Pemkab Bondowoso untuk terus belajar dan beradaptasi. Menurutnya, kunjungan seperti ini sangat penting untuk memperkuat jaringan kerja sama antardaerah, terutama di tengah tantangan kebijakan nasional yang terus berkembang.

“Kami merasa terhormat menerima kunjungan ini. Setiap daerah memang punya aturan yang sama, tapi pelaksanaannya bisa sangat berbeda karena kondisi lokal, kesiapan SDM, dan faktor ekonomi masyarakat. Dari perbedaan itu, kita bisa saling belajar,” ujar Ugas.

Ia kemudian menyoroti berbagai persoalan yang sering muncul dalam praktik pengadaan barang dan jasa di lapangan.

“Kadang sudah ada pemenang tender, tapi realisasi di lapangan tidak berjalan sesuai harapan. Ada penyedia yang tidak siap secara teknis, ada juga yang terkendala permodalan. Ini jadi catatan penting bagi kita semua agar lebih hati-hati dalam perencanaan dan evaluasi,” jelasnya.

Sekda Ugas juga menekankan pentingnya evaluasi lintas daerah untuk menghindari kesalahan berulang.

“Contohnya, dalam pengadaan hewan ternak atau alat pertanian, harga dan kualitas bisa berbeda antarwilayah. Jika kita saling berbagi pengalaman, kita bisa menentukan standar yang lebih tepat dan efisien,” tegasnya.

Lebih jauh, Ugas menambahkan bahwa Pemkab Probolinggo terus berupaya memperkuat sistem pengadaan melalui pengembangan kapasitas aparatur dan digitalisasi layanan. Saat ini, Pemkab Probolinggo sudah menerapkan sejumlah inovasi, seperti pengadaan berbasis e-Katalog lokal dan sistem pelaporan digital yang terintegrasi antar-OPD.

“Kami tidak hanya berfokus pada proses lelang, tapi juga bagaimana hasil pengadaan itu benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Usai sesi sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi terbuka antar-OPD dari kedua daerah. Dalam forum ini, peserta membahas secara rinci berbagai hal teknis, mulai dari perencanaan kebutuhan barang/jasa, pengendalian kualitas, pengawasan kontrak, hingga strategi percepatan realisasi anggaran.

Beberapa pejabat teknis dari Pemkab Probolinggo juga memaparkan praktik terbaik yang telah diterapkan, di antaranya penguatan peran UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa), pelatihan berkelanjutan bagi pejabat fungsional, serta sistem penilaian kinerja penyedia barang dan jasa yang transparan.

Sementara itu, perwakilan Pemkab Bondowoso aktif bertanya tentang mekanisme pengawasan internal, manajemen risiko proyek, serta cara membangun sinergi antar-OPD agar proses pengadaan lebih cepat dan efisien. Diskusi berjalan dinamis dan penuh semangat, mencerminkan komitmen kedua daerah untuk memperbaiki sistem pengadaan secara berkelanjutan.

Menjelang akhir pertemuan, kedua Sekda sepakat untuk memperkuat kerja sama lintas kabupaten dalam bidang pengadaan dan tata kelola pemerintahan. Mereka berkomitmen untuk membuka ruang komunikasi teknis antardaerah, termasuk pertukaran data, konsultasi kebijakan, dan pelatihan bersama bagi pejabat pengadaan.

“Kunci pemerintahan yang baik adalah transparansi, profesionalitas, dan komitmen bersama. Melalui kolaborasi seperti ini, kita bisa memperbaiki sistem yang ada dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.”

Kegiatan studi tiru Pemkab Bondowoso ke Pemkab Probolinggo diakhiri dengan sesi foto bersama, disertai penyerahan cinderamata sebagai simbol persahabatan dan komitmen kolaboratif antar dua pemerintah daerah. Suasana penuh keakraban tampak ketika para peserta saling bertukar kartu nama dan berdiskusi santai usai acara.

Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan kedua daerah dapat terus bersinergi dalam menciptakan sistem pengadaan yang transparan, efisien, dan berintegritas, sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui tata kelola keuangan publik yang baik dan berkeadilan.

Reporter : Sayful

Sumber Berita : Kominfo Kab.