Pemkot Kota Probolinggo Perkuat Komitmen Layanan Kesehatan, UHC Tembus 99,51 Persen
Probolinggo, Radarpatroli.com
Upaya menghadirkan layanan kesehatan yang merata dan inklusif terus digenjot Pemerintah Kota Probolinggo. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Wali Kota Probolinggo, Dokter Aminuddin, saat membuka Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Bidang Kesehatan, Selasa (5/5), di Command Center.
Forum yang membahas keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) ini dihadiri berbagai pihak, termasuk Kepala Cabang Pasuruan BPJS Kesehatan dr. Kemas Rona Kurniawansyah, Kepala Dinas Kesehatan PPKB dr. Intan Sudarmadi, serta jajaran kepala perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, wali kota menyoroti pentingnya akurasi dan pembaruan data kepesertaan sebagai fondasi utama keberhasilan program jaminan kesehatan. Ia menegaskan bahwa dinamika perubahan data yang terjadi berulang kali menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi secara kolaboratif.
“Persoalan utama yang kita hadapi hari ini adalah validitas data. Perubahan data yang terjadi berulang kali berdampak langsung pada jaminan kesehatan masyarakat, khususnya bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Karena itu, kita harus semakin waspada dan responsif,” tegas Dokter Amin.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif, termasuk penyediaan dana cadangan guna menjaga stabilitas pembiayaan di tengah fluktuasi kondisi ekonomi masyarakat. Upaya ini mencakup perlindungan bagi warga terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun kesalahan pendataan, serta dukungan pembiayaan bagi warga yang belum tercover skema PBI.
Pada tahun 2026, capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Probolinggo telah mencapai 99,51 persen, dengan jumlah peserta JKN sebanyak 243.651 jiwa. Capaian ini menjadi indikator kuat komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan merata.
Meski demikian, Dokter Amin mengingatkan adanya potensi peningkatan jumlah masyarakat rentan akibat tekanan ekonomi global dan dinamika geopolitik yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan.
“Kita tidak boleh lengah. Dampak ekonomi global, termasuk potensi PHK dan tekanan sektor industri, bisa meningkatkan jumlah masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Oleh karena itu, kesiapan sistem dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci,” ujarnya.
Forum komunikasi ini bertujuan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, menyamakan persepsi dalam mendukung implementasi JKN-KIS, serta mempercepat penyelesaian berbagai kendala operasional di lapangan.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setempat terus melakukan validasi data peserta PBPU Pemda secara berkala, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan melalui puskesmas. Langkah tersebut diperkuat dengan penambahan alokasi anggaran, penguatan regulasi kepesertaan, serta upaya pengalihan segmen peserta mandiri menjadi peserta yang dibiayai pemerintah daerah.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kota
