DPRD Kabupaten Probolinggo Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Probolinggo, Radarpatroli.com
Suasana khidmat mewarnai ruang sidang utama DPRD Kabupaten Probolinggo, Jumat (14/8/2026) pagi. Para wakil rakyat bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengikuti secara virtual Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI. Hadir Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma, para Wakil Ketua dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, unsur Forkopimda, sejumlah kepala OPD serta para camat.
Pidato Presiden Prabowo disaksikan melalui layar virtual. Momentum tersebut menjadi kesempatan bagi jajaran legislatif dan eksekutif daerah untuk menyimak capaian pemerintahan sekaligus berbagai arah kebijakan nasional yang disampaikan dalam momentum peringatan kemerdekaan.
Rangkaian agenda diawali dengan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026 yang dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Selanjutnya dilaksanakan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI yang dipimpin Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah belum menganggap seluruh persoalan bangsa telah selesai. Masih terdapat berbagai pekerjaan besar yang harus dituntaskan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai atau seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menjalankan kebijakan dengan berpedoman pada konstitusi, melindungi kepentingan nasional, merespons persoalan masyarakat secara cepat serta mengutamakan kepentingan rakyat dan generasi berikutnya.
Selama 663 hari pemerintahan, Presiden Prabowo menyebut telah ditetapkan 121 kebijakan transformatif. Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk memperbaiki sektor strategis sekaligus memperkuat kemandirian Indonesia.
Salah satu capaian yang disampaikan Presiden adalah sektor pangan. Target swasembada pangan yang sebelumnya diperkirakan membutuhkan waktu beberapa tahun disebut berhasil dicapai lebih cepat.
Pemerintah juga melakukan penyederhanaan tata kelola pupuk dengan memangkas 145 aturan. Langkah tersebut diikuti penurunan harga pupuk hingga 20 persen guna mendorong distribusi yang lebih cepat dan efisien.
Presiden menyebut Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan, yaitu beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit.
“Bangsa yang kuat harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” tegasnya.
Di sektor energi, pemerintah mendorong penguatan kemandirian melalui penerapan biodiesel B50. Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar.
“Sejak 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar sehingga devisa yang dapat dihemat mencapai sekitar Rp170 triliun,” jelas Presiden.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga disebut tetap terjaga. Pada kuartal pertama 2026 pertumbuhan mencapai 5,61 persen, sementara pertumbuhan semester pertama berada di angka 5,45 persen.
Namun, Presiden mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi.
“Pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat,” katanya.
Presiden Prabowo juga memaparkan restrukturisasi BUMN. Dari ribuan BUMN beserta anak dan cucu usahanya yang ditemukan pemerintah, sebanyak 290 perusahaan telah ditutup. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang dipertahankan tidak lebih dari sekitar 300 perusahaan.
Langkah tersebut diperkirakan mampu menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun. Efisiensi diharapkan dapat memperkuat tata kelola BUMN sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Di bidang pembangunan manusia, Presiden menempatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), perbaikan sekolah, Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis dan perlindungan sosial sebagai investasi jangka panjang.
“Program perbaikan sekolah telah menjangkau puluhan ribu satuan pendidikan. Sementara itu, sebanyak 182 Sekolah Rakyat telah dibuka, baik dalam bentuk sekolah permanen maupun rintisan. Ketidakmampuan tidak boleh menjadi warisan. Kesempatanlah yang harus kita wariskan,” ujarnya.
Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan ilegal, kawasan hutan, perkebunan dan perdagangan komoditas strategis.
“Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah,” tegasnya.
Menutup pidatonya, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa pemerintah masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kemiskinan, lapangan pekerjaan, korupsi, kebocoran anggaran, pertambangan ilegal hingga penyelundupan.
“Tugas kita bukan sekadar menjaga Republik ini tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan Republik ini hadir untuk menghadirkan keadilan, menghadirkan kemakmuran untuk semua orang,” pungkasnya.
Rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi momentum bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk memperkuat komitmen dalam menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam pembangunan daerah, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kab.
