Wawali Ina Dwi Lestari Ikuti Rakor Nasional, Pastikan Program MBG di Kota Probolinggo Berjalan Optimal
Probolinggo, Radarpatroli.com
Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) khusus antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dan kepala daerah se-Indonesia terkait dukungan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (13/8/2026). Rakor tersebut diikuti secara daring dari Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo.
Rakor menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam memastikan Program MBG berjalan optimal, tepat sasaran, aman, serta memenuhi standar yang telah ditetapkan. Wawali Ina mengikuti langsung berbagai arahan pemerintah pusat mengenai kesiapan daerah, mulai dari standar dapur hingga pengawasan kualitas makanan bagi para penerima manfaat.
Dalam arahannya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa keberhasilan MBG membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
MBG juga diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen dalam menekan angka stunting, mengurangi kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan rantai pasok pangan.
Salah satu poin yang mendapat perhatian dalam rakor adalah pemenuhan standar keamanan, kesehatan, higiene, dan sanitasi pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah daerah, khususnya melalui perangkat daerah terkait seperti Dinas Kesehatan, didorong aktif melakukan pengawasan sekaligus membantu memastikan setiap SPPG memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Usai mengikuti rakor, Wawali Ina Dwi Lestari menyampaikan bahwa arahan pemerintah pusat memberikan pemantapan bagi daerah terkait berbagai kewajiban yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan MBG.
Menurutnya, penegasan mengenai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi salah satu hal yang memberikan kepastian bagi pemerintah daerah. Sebelumnya, pemenuhan SLHS masih menjadi salah satu aspek yang dinantikan dalam pelaksanaan program MBG.
“Yang disampaikan Kepala BGN itu yang melegakan buat kami di daerah. Bagi yang belum membuat SLHS, sudah pasti ada cut off,” jelas Ina.
Ia menambahkan, pelaksanaan Program MBG di Kota Probolinggo sejauh ini berjalan dengan baik. Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan, penerima manfaat telah mendapatkan layanan secara menyeluruh dan tepat sasaran.
“Alhamdulillah laporan dari Dinkes bagus. Sudah tepat penerima manfaat, sudah menyeluruh. Tinggal disempurnakan saja kekurangannya,” ungkapnya.
Saat ini, Kota Probolinggo memiliki sebanyak 37 SPPG. Dari jumlah tersebut, 34 SPPG telah beroperasional dalam mendukung pelaksanaan Program MBG. Sejumlah aspek teknis masih terus dilakukan penyempurnaan, termasuk persoalan permodalan.
Sementara itu, jumlah penerima manfaat dari dapur MBG yang telah beroperasional di Kota Probolinggo mencapai **67.257 penerima manfaat**.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Kota Probolinggo, Eka Pujiyanti, mengatakan bahwa hasil rakor tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Probolinggo.
Dalam waktu dekat, Pemkot Probolinggo akan menggelar rapat koordinasi bersama Tim Kota untuk memantapkan pembagian tugas dan peran masing-masing perangkat daerah dalam menindaklanjuti arahan Mendagri dan Kepala BGN.
Eka menjelaskan, monitoring terhadap dapur MBG dilakukan melalui dua mekanisme. Sebelum dapur beroperasi, pemantauan dilakukan oleh Tim SLHS guna memastikan seluruh persyaratan higiene dan sanitasi telah terpenuhi.
Setelah dapur beroperasi, pengawasan dilanjutkan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG. Tim tersebut melakukan evaluasi terhadap tata kelola dapur secara keseluruhan agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai ketentuan.
Selain aspek keamanan dan kesehatan makanan, Pemkot Probolinggo juga melihat adanya potensi bahan pangan lokal yang dapat mendukung program tersebut. Salah satunya berasal dari sektor perikanan yang dapat menjadi sumber protein hewani dalam penyediaan menu MBG.
Namun demikian, pemanfaatan komoditas lokal tetap harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh BGN.
“Untuk bahan baku yang bisa dijadikan lauk pauk atau sumber protein hewani dan nabati, Kota Probolinggo memiliki potensi perikanan. Sejauh yang kami ingat, juknis dari BGN yang diperkenankan masih ikan air tawar,” jelas Eka.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap kualitas makanan juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Apabila terdapat makanan yang dinilai kurang layak, pihak sekolah melalui petugas penanggung jawab atau PIC dapat segera melakukan koordinasi dengan SPPG melalui Kepala SPPG.
Apabila ditemukan kondisi seperti makanan berbau, kualitas makanan menurun, atau terdapat indikasi lain yang membutuhkan penanganan, koordinasi dapat melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Puskesmas terdekat.
Dengan penguatan koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya menjangkau seluruh penerima manfaat, tetapi juga memenuhi aspek keamanan, kesehatan, kualitas gizi, serta ketepatan sasaran.
Program MBG diharapkan terus berkembang menjadi program strategis yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas generasi penerus di Kota Probolinggo.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kota
