Inflasi Kota Probolinggo Agustus 2026 Terkendali, BI Malang Apresiasi Kinerja TPID
Probolinggo, Radarpatroli.com
Stabilitas harga pangan di Kota Probolinggo sepanjang Agustus 2026 mendapat perhatian positif dari Bank Indonesia (BI) Malang. Di tengah fluktuasi sejumlah komoditas pangan, tingkat inflasi daerah tersebut masih dinilai terkendali dan berada di bawah rata-rata inflasi Jawa Timur maupun nasional.
Apresiasi tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Abidin Abdul Haris, dalam rangkaian High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Daerah sekaligus Penandatanganan Kerja Sama Antardaerah (KAD) antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Pemerintah Kota Ternate di Puri Manggala Bhakti, Rabu (2/9/2026).
Berdasarkan data terbaru yang disampaikan BI Malang, inflasi Kota Probolinggo pada Agustus 2026 tercatat sebesar 0,44 persen secara bulanan (mtm) dan 3,10 persen secara tahunan (yoy). Angka tahunan tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi Jawa Timur yang mencapai 3,32 persen dan nasional sebesar 3,19 persen.
“Ini menjadi capaian yang sangat baik bagi Pak Wali dan jajaran di Kota Probolinggo serta TPID. Kita masih on track sampai akhir tahun untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ujar Abidin.
Meski secara umum terkendali, sejumlah komoditas masih menjadi perhatian karena memberikan tekanan terhadap inflasi Agustus. Komoditas tersebut antara lain daging ayam ras, beras, dan cabai rawit.
Sebaliknya, bawang putih, bawang merah, dan tomat menjadi komoditas yang membantu menahan laju inflasi. Khusus bawang merah, penurunan harga dipengaruhi meningkatnya pasokan seiring berlangsungnya musim panen di wilayah Kota Probolinggo.
Namun, Abidin menegaskan pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga harga agar tetap rendah. Pemerintah perlu menciptakan keseimbangan antara ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga bagi masyarakat, serta keberlanjutan pendapatan petani sebagai produsen.
“Dalam pengendalian inflasi tidak hanya menjaga harga tetap rendah, tetapi memastikan keseimbangan antara ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga masyarakat dan keberlanjutan pendapatan petani sebagai produsen,” jelasnya.
Menurut BI Malang, peningkatan pasokan saat musim panen harus dikelola dengan baik. Penyerapan hasil produksi perlu diperkuat agar harga komoditas tidak turun terlalu dalam sehingga konsumen tetap mendapatkan harga terjangkau, sementara petani tetap memperoleh keuntungan yang layak.
Bawang merah sendiri termasuk komoditas “volatile food” yang pergerakan harganya relatif fluktuatif. Faktor musim dan kondisi pasokan sangat memengaruhi harga. Ketika panen raya berlangsung, peningkatan produksi dapat menurunkan harga, tetapi perlu diimbangi dengan penyerapan pasar agar tidak terjadi penurunan harga secara berlebihan.
Dalam kondisi tersebut, kerja sama antardaerah antara Kota Probolinggo dan Kota Ternate dinilai menjadi salah satu solusi strategis. KAD dapat mempertemukan daerah yang memiliki surplus komoditas dengan daerah yang membutuhkan pasokan.
“KAD menjadi penting sebagai instrumen untuk mempertemukan daerah yang memiliki surplus komoditas atau produksi dengan daerah yang membutuhkan pasokan. Dengan begitu stabilitas harga terjaga dan kesejahteraan petani tetap terlindungi,” katanya.
Kerja sama Probolinggo–Ternate juga dinilai sejalan dengan strategi pengendalian inflasi 4K, yakni keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, serta komunikasi yang efektif.
BI Malang berharap kerja sama tersebut tidak berhenti sebatas penandatanganan nota kesepahaman. Kesepakatan harus diwujudkan dalam transaksi nyata, baik melalui skema government to government (G2G) maupun business to business (B2B).
“Harapan kami setelah penandatanganan MoU ini tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi bisa diterjemahkan menjadi bentuk transaksi yang lebih konkret, baik government to government maupun business to business,” tegas Abidin.
Dengan implementasi KAD tersebut, surplus produksi bawang merah Kota Probolinggo diharapkan dapat terserap secara optimal dan memenuhi kebutuhan Kota Ternate. Kerja sama ini sekaligus diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan memberikan manfaat ekonomi bagi kedua daerah.
Selain memberikan apresiasi terhadap pengendalian inflasi, BI Malang juga menyampaikan rencana dukungan berupa bantuan alat navigasi GPS untuk lima Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan di Kota Probolinggo.
Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas nelayan, khususnya dalam aktivitas penangkapan ikan, sekaligus memperkuat ketersediaan pasokan ikan di Kota Probolinggo.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kota
