Bupati Haris Tekankan Percepatan Realisasi Anggaran, Rp801 Miliar Belanja Daerah Belum Terserap

Probolinggo, Radarpatroli.com

Memasuki penghujung tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Probolinggo mulai mengintensifkan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah. Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bergerak cepat menuntaskan kegiatan yang belum terealisasi, sekaligus memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Haris saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2026 di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini diikuti para kepala OPD dan camat se-Kabupaten Probolinggo, serta dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Henggar Sulistiarto.

Dalam arahannya, Bupati Haris mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran daerah tidak cukup diukur dari besarnya persentase penyerapan. Lebih dari itu, anggaran yang telah dialokasikan harus segera diwujudkan menjadi program pembangunan dan pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan tidak menunda pekerjaan hingga mendekati akhir tahun anggaran.

“Anggaran adalah janji pemerintah yang ditulis dalam angka. Tugas kita adalah memastikan janji itu benar-benar dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, bukan hanya berlomba-lomba dalam penyerapan anggaran, tetapi bagaimana anggaran tersebut bisa dimanfaatkan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata,” tegasnya.

Berdasarkan data per 30 September 2026 sebelum Perubahan APBD (P-APBD), realisasi pendapatan Kabupaten Probolinggo mencapai Rp1,763 triliun atau 75,71 persen dari pagu Rp2,328 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1,599 triliun atau 66,62 persen dari pagu Rp2,400 triliun.

Dengan capaian tersebut, masih terdapat sekitar Rp801,46 miliar anggaran belanja yang belum terealisasi. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera mengidentifikasi kendala dan menentukan langkah percepatan pelaksanaan program di masing-masing perangkat daerah.

Bupati Haris meminta setiap OPD menyampaikan perkembangan kegiatan secara terbuka, mulai dari program yang telah berjalan sesuai rencana hingga pekerjaan yang mengalami keterlambatan. Menurutnya, evaluasi harus mampu mengungkap persoalan di lapangan sehingga keputusan yang diperlukan dapat segera diambil.

“Per akhir September masih terdapat sekitar Rp801,46 miliar anggaran belanja yang belum terealisasi. Saya ingin mengetahui perkembangan terbarunya, kegiatan mana yang tertinggal serta hambatan apa yang membutuhkan keputusan. Jangan sampai laporan terlihat tenang, sementara pekerjaan di lapangan justru bermasalah,” ujarnya.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian Bupati Haris adalah pembangunan infrastruktur, khususnya pekerjaan jalan yang berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian. Ia meminta pekerjaan yang masih berlangsung segera dipercepat dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, faktor cuaca harus menjadi pertimbangan penting dalam penyelesaian proyek infrastruktur. Memasuki musim hujan, pelaksanaan pekerjaan berpotensi menghadapi kendala yang dapat memengaruhi proses pengerjaan maupun target penyelesaian.

“Saya mengingatkan agar pelaksanaan pekerjaan memperhitungkan kondisi cuaca yang mulai memasuki musim hujan,” tuturnya.

Bupati Haris menjelaskan, pembangunan jalan yang memadai tidak hanya mempermudah akses masyarakat, tetapi juga memperlancar distribusi hasil produksi, menekan biaya transportasi, serta membuka peluang usaha baru. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang memberikan dampak luas bagi masyarakat.

“Saya minta pekerjaan yang masih berjalan segera dipercepat dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai hujan mulai turun, kemudian pekerjaan terhambat dan penyelesaiannya semakin sulit,” lanjutnya.

Selain infrastruktur, Bupati Haris juga menyoroti realisasi belanja modal yang baru mencapai 32,54 persen pada akhir September 2026. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rakor, realisasi belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai 42,33 persen, sedangkan Dinas Sosial tercatat sebesar 22,90 persen.

Ia meminta perangkat daerah terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan. Perhatian khusus juga diberikan pada program pelayanan sosial agar pelaksanaannya sesuai perencanaan dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Saya meminta Perangkat Daerah mengevaluasi kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan, termasuk memastikan program pelayanan sosial dapat menjangkau masyarakat sesuai perencanaan,” urainya.

Di tengah keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi transfer ke daerah, Bupati Haris mendorong jajarannya untuk terus mencari sumber pendanaan alternatif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui dukungan pemerintah pusat maupun kerja sama dengan berbagai pihak sesuai ketentuan.

Ia menyebutkan, pemerintah daerah telah memperoleh dukungan anggaran afirmasi sebesar Rp100 juta untuk masing-masing desa dari total 330 desa di Kabupaten Probolinggo. Dukungan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk tetap menjalankan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Saat ini sudah ada dukungan anggaran afirmasi sebesar Rp100 juta untuk masing-masing desa dari 330 desa di Kabupaten Probolinggo. Hal ini dilakukan agar pemerintah desa tetap memiliki ruang untuk menjalankan pembangunan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo Wiwit Suryaningsih menyampaikan bahwa evaluasi realisasi anggaran menjadi dasar untuk menentukan langkah percepatan sekaligus mengatasi berbagai hambatan pelaksanaan program di setiap perangkat daerah.

Menurut Wiwit, evaluasi diperlukan untuk mengetahui perkembangan kegiatan, mengidentifikasi persoalan administrasi maupun teknis, serta memastikan target pembangunan dapat dicapai sesuai perencanaan.

“Evaluasi realisasi anggaran ini penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi. Perangkat daerah harus segera mengambil langkah yang diperlukan agar target pembangunan, termasuk program-program SAE dapat tercapai sesuai perencanaan,” ujarnya.

Berdasarkan evaluasi per 30 September 2026, capaian misi SAE Pendidikan dan Kesehatan tercatat sebesar 71,70 persen. Sementara SAE Tata Kelola Pemerintahan dan Kewilayahan mencapai 68,50 persen, SAE Ekonomi dan Pemberdayaan sebesar 59,33 persen, SAE Infrastruktur dan Lingkungan 59,45 persen, serta SAE Sosial sebesar 52,51 persen.

Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas percepatan sesuai kebutuhan masing-masing sektor. Koordinasi lintas perangkat daerah dinilai penting agar persoalan yang menghambat pelaksanaan kegiatan dapat segera diselesaikan.

“Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menentukan prioritas percepatan sesuai kebutuhan masing-masing sektor. Koordinasi lintas Perangkat Daerah diperlukan agar kendala administrasi maupun pelaksanaan fisik dapat segera ditangani,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Henggar Sulistiarto mengapresiasi capaian realisasi belanja Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan paparan yang disampaikan dalam rakor, realisasi belanja daerah tersebut berada di atas rata-rata kabupaten secara nasional yang tercatat sebesar 55,90 persen.

Meski demikian, ia mengingatkan agar perkembangan realisasi belanja terus dijaga hingga akhir tahun anggaran. Percepatan harus tetap memperhatikan ketepatan administrasi, kepatuhan terhadap ketentuan, serta kualitas pelaksanaan program agar anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat.

“Percepatan belanja kita ini ditunggu masyarakat. Pajak dan retribusi itu dari masyarakat dan harapan kita belanja pemerintah harus segera kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari evaluasi, Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga menyerahkan penghargaan kepada perangkat daerah dengan realisasi belanja tertinggi pada Triwulan III Tahun 2026.

Untuk kategori badan/dinas, penghargaan diraih RSUD Tongas dengan realisasi belanja sebesar 81,01 persen. Kategori kecamatan diraih Kecamatan Pakuniran dengan capaian 80,16 persen, sedangkan kategori bagian diraih Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan realisasi 81,24 persen.

Melalui rakor tersebut, Pemkab Probolinggo berharap seluruh perangkat daerah semakin optimal dalam mempercepat pelaksanaan program dan menyelesaikan kendala yang masih dihadapi. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran belanja, serta akuntabilitas penggunaan anggaran.

Dengan demikian, percepatan realisasi anggaran diharapkan tidak berhenti pada pencapaian angka penyerapan semata, melainkan mampu mendorong pembangunan yang berkualitas, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat aktivitas ekonomi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Reporter : Sayful

Sumber Berita : Kominfo Kab.