DPRD Kota Probolinggo Gelar Rapat Paripurna, Bahas Tiga Raperda Strategis, Mulai Penataan Perangkat Daerah hingga Perlindungan Kekayaan Intelektual
Probolinggo, Radarpatroli.com
DPRD Kota Probolinggo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Probolinggo terhadap pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan eksekutif serta Penyampaian Penjelasan Pimpinan DPRD terhadap satu Raperda inisiatif legislatif.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo, Selasa (10/11/2026).
Adapun dua Raperda yang disampaikan oleh pihak eksekutif meliputi Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Raperda tentang Penanaman Modal.
Sementara itu, Raperda inisiatif DPRD Kota Probolinggo yang turut disampaikan dalam rapat paripurna tersebut adalah Raperda tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menjelaskan bahwa perubahan susunan dan perangkat daerah dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan peraturan Kementerian Dalam Negeri, khususnya terkait posisi, struktur, serta penguatan fungsi organisasi perangkat daerah.
Menurutnya, penyesuaian struktur kelembagaan tersebut juga mempertimbangkan berbagai kebutuhan pemerintahan, termasuk penguatan peran dan fungsi organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan, salah satunya berkaitan dengan penanganan bencana.
Selain itu, Wali Kota juga menjelaskan pentingnya pembaruan regulasi tentang penanaman modal. Melalui perubahan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang yang lebih luas dalam memberikan kemudahan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Probolinggo.
“Penanaman modal ini akan lebih luas lagi, mulai dari bagaimana promosi hingga memberikan kemudahan-kemudahan bagi penanaman modal di Kota Probolinggo,” ungkap dr. Aminuddin.
Lebih lanjut, Wali Kota mengungkapkan bahwa pemerintah daerah juga masih melakukan kajian terhadap sejumlah kemungkinan perubahan struktur organisasi perangkat daerah lainnya.
Di antaranya terkait pemisahan urusan olahraga dan pariwisata, mengingat masih terdapat beberapa fungsi yang perlu ditata kembali. Namun, rencana tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut, terutama menyangkut kesiapan struktur organisasi, sumber daya manusia, serta kemampuan pendapatan masing-masing perangkat daerah.
Ia juga menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan konsultasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas pengembangan kelembagaan tersebut.
Salah satu rekomendasi yang diperoleh adalah pengembangan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurutnya, penerapan BLUD tidak hanya terbatas pada rumah sakit, tetapi juga dapat dikembangkan pada unit pelayanan atau bagian tertentu yang membutuhkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan pelayanan.
“Ke depan, kita akan lebih mengedepankan kajian mengenai pembuatan atau pembentukan BLUD di masing-masing dinas terkait, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo, Santi Wilujeng Prastyani, dalam penyampaian penjelasan Raperda inisiatif DPRD tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual, menegaskan pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai hasil kreativitas dan inovasi masyarakat daerah.
Menurutnya, kekayaan intelektual yang perlu mendapatkan perlindungan tidak hanya berupa karya cipta, tetapi juga mencakup kekayaan budaya lokal, makanan khas daerah, serta berbagai produk dan inovasi yang memiliki nilai ekonomi maupun identitas daerah.
Melalui Raperda tersebut, diharapkan berbagai hasil karya masyarakat Kota Probolinggo tidak mudah diklaim oleh pihak lain serta memiliki kepastian hukum yang jelas.
“Raperda ini nantinya menjadi kepastian hukum bagi para kreator, inovator, terutama pelaku UMKM dan pelaku budaya, agar terhindar dari pembajakan maupun persaingan yang curang,” ujar Santi Wilujeng Prastyani.
Ia berharap keberadaan Raperda tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk semakin kreatif dan inovatif dalam mengembangkan potensi daerah.
Selain memberikan perlindungan terhadap karya masyarakat, regulasi tersebut juga diharapkan mampu memperkuat identitas budaya lokal Kota Probolinggo agar semakin dikenal luas hingga tingkat nasional.
Dengan disampaikannya nota penjelasan dari pihak eksekutif dan legislatif tersebut, pembahasan ketiga Raperda diharapkan dapat berjalan secara komprehensif dengan memperhatikan kebutuhan pemerintahan, kemudahan investasi, serta perlindungan terhadap karya dan potensi masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Probolinggo bersama DPRD dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan iklim investasi, serta mendorong pertumbuhan kreativitas dan ekonomi masyarakat daerah.
Penulis : Sayful
Editor : Yuris
