Percepat Digitalisasi Perlindungan Sosial, Dinsos PPPA Kota Probolinggo Turun Langsung ke 29 Kelurahan
Probolinggo, Radarpatroli.com
Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) terus menggenjot percepatan digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Upaya tersebut dilakukan dengan turun langsung ke tengah masyarakat guna memastikan seluruh warga terdaftar dalam sistem Perlinsos digital. Selasa (10/11/2026).
Kegiatan kali ini dilaksanakan di Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Program tersebut merupakan bagian dari rangkaian sosialisasi dan pendataan yang menyasar lima kecamatan dengan total 29 kelurahan di Kota Probolinggo.
Kepala Dinsos PPPA Kota Probolinggo, Dr. Siti Romlah, S.Si., M.Pd., menjelaskan bahwa percepatan digitalisasi Perlinsos telah dimulai sejak pertengahan Oktober 2026. Sebelumnya, pihaknya juga telah melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) kepada ketua RT, RW, perangkat daerah hingga aparatur sipil negara (ASN).
“Jadi, yang kita lakukan di sini dalam rangka percepatan digitalisasi Perlinsos. Kita sudah bergerak mulai pertengahan bulan Oktober dengan melakukan sosialisasi dan bimtek kepada RT, RW, perangkat daerah, serta ASN,” jelas Siti Romlah.
Menurutnya, kegiatan jemput bola tersebut berlangsung secara bertahap mulai hari sebelumnya hingga Jumat, dengan menyasar seluruh kelurahan di lima kecamatan. Harapannya, seluruh masyarakat Kota Probolinggo dapat terdaftar dalam sistem Perlinsos digital.
Siti Romlah juga menegaskan pentingnya masyarakat untuk segera melakukan pendaftaran. Pasalnya, berdasarkan arahan Menteri Sosial, mulai tahun 2027 seluruh program perlindungan sosial, jaminan sosial, serta bantuan sosial diarahkan agar terdata dalam sistem Perlinsos digital.
Dengan demikian, masyarakat yang belum terdaftar berpotensi mengalami kendala dalam mengakses berbagai program bantuan sosial maupun jaminan sosial lainnya, termasuk layanan kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Kenapa harus terdaftar di Perlinsos? Karena tahun 2027 sesuai arahan Pak Menteri Sosial, seluruh perlindungan sosial, jaminan sosial, dan bantuan sosial harus terdata di Perlinsos digital. Kalau tidak, dikhawatirkan tidak bisa mendapatkan bansos ataupun jaminan sosial lainnya, seperti layanan kesehatan PBI,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Siti Romlah menyampaikan bahwa percepatan pendataan tersebut tidak bisa dilakukan oleh Dinsos PPPA sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor agar seluruh masyarakat dapat terjangkau dan memperoleh informasi yang benar terkait proses pendaftaran.
Dalam pelaksanaannya, Dinsos PPPA berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), pihak kelurahan, RT/RW, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Ia pun mengimbau seluruh warga Kota Probolinggo agar segera melakukan pendaftaran Perlinsos digital melalui agen yang telah disediakan.
Masyarakat dapat meminta bantuan pendaftaran melalui ketua RT, RW, pendamping PKH, PSM, maupun datang langsung ke kantor Dinsos PPPA, kelurahan atau kecamatan.
“Kami mengimbau kepada seluruh warga Kota Probolinggo agar segera mendaftarkan diri dalam Perlinsos digital. Agen pendaftarannya bisa melalui RT, RW, pendamping PKH, PSM, Dinsos, maupun kelurahan dan kecamatan,” pungkas Siti Romlah.
Melalui langkah percepatan ini, Pemkot Probolinggo berharap pendataan perlindungan sosial semakin tertata, akurat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga akses terhadap berbagai program bantuan dan jaminan sosial ke depan dapat berjalan lebih optimal.
Penulis : Sayful
Editor : Yuris
