Walikota Probolinggo Tegaskan Tahapan Kebijakan Di Hadapan Organisasi Mahasiswa
Probolinggo, Radarpatroli.com –
Pemerintah Kota Probolinggo kembali menegaskan komitmennya dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan kalangan pemuda melalui kegiatan sosialisasi peningkatan peran organisasi masyarakat tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam merangkul aspirasi generasi muda sebagai bagian penting dalam proses pembangunan daerah.
Sosialisasi yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) pada Kamis (23/4) di Ruang Hayam Wuruk tersebut diikuti sekitar 50 peserta dari komunitas Cipayung. Mereka berasal dari berbagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan seperti HMI, GMNI, PMII, KAMMI, GMKI, IMM, KMHDI, PMKRI hingga SEMMI.
Acara dikemas dalam bentuk diskusi interaktif dan sesi tanya jawab yang menghadirkan Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, sebagai narasumber utama. Jalannya diskusi dipandu oleh perwakilan mahasiswa sehingga suasana forum terasa dinamis, terbuka, dan komunikatif.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang bertujuan sebagai wadah komunikasi antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan komunitas kepemudaan. Dalam forum tersebut, para peserta aktif menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Sejumlah isu strategis turut menjadi pembahasan, mulai dari keamanan kota, pemerataan pembangunan infrastruktur, hingga tata kelola pemerintahan. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Aminuddin menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah memiliki tahapan yang jelas. “Semua ini ada prosedur dalam pelaksanaan pemerintahan, mulai dari perencanaan sampai evaluasi,” ujarnya.
Salah satu peserta, Azam, menyoroti pentingnya peran organisasi kepemudaan dalam mendukung pembangunan Kota Probolinggo. Menanggapi hal itu, wali kota menyampaikan bahwa forum diskusi ini merupakan langkah awal untuk membuka ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah dan komunitas Cipayung.
Sementara itu, peserta lain, Sahroni, mengangkat persoalan di lapangan seperti pemindahan pelaku UMKM yang dinilai berdampak pada penurunan jumlah konsumen, serta pembangunan infrastruktur yang dianggap belum merata.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wali Kota Aminuddin memastikan bahwa seluruh aspirasi akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan ke depan. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan semakin kuat, sehingga mampu mendorong pembangunan Kota Probolinggo yang lebih baik, responsif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kota
