Fraksi Gerindra Setujui APBD 2027, Ryadlus Sholihin Firdaus Soroti Optimalisasi PAD, Aset Daerah hingga Revitalisasi Jalan Cokroaminoto
Probolinggo, Radarpatroli.com
Fraksi Gerakan Pembangunan Indonesia Raya (GEMBIRA) DPRD Kota Probolinggo menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut disampaikan melalui juru bicara Fraksi GEMBIRA, Ryadlus Sholihin Firdaus, M.Pd., yang juga menjabat Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo, dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Pendapat Fraksi, Penetapan Keputusan DPRD terhadap Raperda APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2027, serta Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo, Senin (09/11/2026).
Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Ryadlus Sholihin Firdaus menegaskan bahwa Fraksi GEMBIRA memberikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Kota Probolinggo bersama DPRD dalam menyusun dan membahas RAPBD 2027. Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal, ketidakpastian pendapatan, serta kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, APBD harus menjadi instrumen kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan, setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan harus memiliki tujuan jelas, manfaat terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Berdasarkan rancangan APBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp985,365 miliar, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1.042,370 miliar. Kondisi tersebut, menurut Fraksi GEMBIRA, membutuhkan perencanaan yang cermat, penentuan prioritas yang tegas, serta pengawasan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
Salah satu perhatian utama Fraksi GEMBIRA adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ryadlus mendorong pemerintah daerah melakukan pembaruan basis data wajib pajak, meningkatkan kepatuhan, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, serta memperbaiki kinerja badan usaha milik daerah.
Target PAD sebesar Rp306 miliar dinilai menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi BPPKAD. Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar target penerimaan dapat tercapai tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif yang tidak diperlukan.
Selain itu, Fraksi GEMBIRA turut menyoroti asumsi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp67,855 miliar. Menurutnya, perencanaan kegiatan, pengadaan, dan pelaksanaan program harus dilakukan tepat waktu sehingga SiLPA benar-benar mencerminkan efisiensi, bukan akibat kegiatan yang tidak terlaksana.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap pengelolaan Plaza Kota Probolinggo dan Pasar Gotong Royong. Fraksi GEMBIRA menyayangkan polemik pengelolaan Plaza yang dinilai menghambat potensi pendapatan daerah dari pemanfaatan aset tersebut.
Sementara Pasar Gotong Royong juga dinilai masih menjadi beban pemerintah daerah dalam memenuhi target retribusi dari pengguna aset.
Sebagai salah satu solusi, Ryadlus mengusulkan agar Pemkot Probolinggo mulai mempertimbangkan kemungkinan alih fungsi aset-aset tersebut. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah menjadikan kawasan Pasar Gotong Royong seluas 5.346 meter persegi sebagai lokasi pembangunan hotel bintang lima dan pusat perbelanjaan modern.
Namun, ia menegaskan bahwa rencana tersebut harus diawali kajian komprehensif dengan mempertimbangkan dampak kebijakan, kepastian hukum, serta perlindungan hak para pihak yang selama ini memanfaatkan aset tersebut.
Menurutnya, langkah pembenahan diperlukan agar pemerintah tidak terus terjebak dalam persoalan piutang retribusi yang berulang, menjadi temuan pemeriksaan BPK, kemudian diajukan penghapusan piutang, tetapi kembali muncul persoalan serupa.
Dalam sektor pembangunan infrastruktur, Fraksi GEMBIRA menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya proyek maupun besarnya anggaran yang terserap. Lebih dari itu, kualitas pekerjaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat harus menjadi ukuran utama.
Ryadlus meminta Pemkot Probolinggo menyeimbangkan pembangunan infrastruktur baru dengan rehabilitasi dan pemeliharaan, khususnya jalan lingkungan dan jalan permukiman.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan proyek sejak pemilihan konsultan pengawas, kecukupan tenaga teknis di lapangan, kesesuaian spesifikasi pekerjaan, hingga kualitas hasil akhir.
Terkait rekomendasi Badan Anggaran mengenai program swakelola perbaikan jalan perkampungan melalui APBD Perubahan dengan usulan alokasi minimal Rp1 miliar, Fraksi GEMBIRA meminta agar usulan tersebut dipertimbangkan secara serius, terutama untuk mempercepat penanganan jalan rusak menjelang musim hujan.
Selain itu, pemerintah daerah didorong lebih serius menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan kawasan Jalan Cokro dan Jalan Kerinci, khususnya berkaitan dengan kawasan pergudangan dan industri agar memberikan kepastian serta kemudahan bagi investor.
Sorotan lainnya tertuju pada anggaran revitalisasi Jalan Cokroaminoto sebesar Rp23 miliar pada 2027, sebagai kelanjutan pembangunan tahun 2026 dengan anggaran Rp5,5 miliar.
Fraksi GEMBIRA meminta agar anggaran besar tersebut dikelola secara hati-hati, efisien, dan efektif sehingga mampu mengubah wajah Kota Probolinggo sekaligus membangkitkan geliat perekonomian masyarakat.
Bahkan, Ryadlus menawarkan wacana penerapan sistem lalu lintas satu arah di Jalan Cokroaminoto, yakni kendaraan hanya diperbolehkan melintas menuju arah utara.
Sementara arus kendaraan menuju selatan dapat dialihkan melalui Jalan Ir. Juanda, Jalan Letjend Sutoyo, Jalan Gubernur Suryo, Jalan A.A. Maramis, kemudian Jalan Slamet Riyadi menuju Gladak Serang.
Menurutnya, gagasan tersebut berpotensi memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi di sejumlah ruas jalan yang menjadi jalur alternatif.
Selain mengurangi kepadatan lalu lintas di Jalan Cokroaminoto, kebijakan tersebut diharapkan dapat membuka peluang pengembangan kawasan UMKM dan pedestrian, dengan konsep penataan yang terinspirasi dari Jalan Malioboro di Yogyakarta.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa wacana tersebut perlu dikaji dan didiskusikan secara matang bersama Dinas Perhubungan, kepolisian, serta seluruh pemangku kepentingan terkait sebelum diterapkan.
Pendidikan, Beasiswa dan Kesehatan Jadi Perhatian
Pada sektor pendidikan, Fraksi GEMBIRA menilai anggaran pendidikan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kelayakan sarana prasarana, pemerataan tenaga pendidik, serta memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ryadlus mengapresiasi perhatian Pemkot Probolinggo terhadap perbaikan sekolah, pemerataan tenaga pendidik, serta pendataan anak tidak sekolah.
Namun, ia mengingatkan bahwa penanganan anak tidak sekolah tidak boleh berhenti pada pendataan dan sosialisasi. Harus ada tindak lanjut nyata agar mereka kembali memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan, baik melalui jalur formal maupun pendidikan kesetaraan.
Fraksi GEMBIRA juga meminta agar rekomendasi Badan Anggaran mengenai peningkatan honorarium guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dipertimbangkan sesuai kemampuan fiskal dan ketentuan yang berlaku.
Apresiasi turut disampaikan terhadap program beasiswa bagi mahasiswa jenjang S1 warga Kota Probolinggo yang dilaksanakan melalui kerja sama pemerintah daerah dengan sejumlah perguruan tinggi di wilayah Probolinggo Raya.
Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas kesempatan pendidikan tinggi sekaligus memutus mata rantai kemiskinan yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.
Sementara dalam sektor kesehatan, Fraksi GEMBIRA meminta pemerintah memastikan pelayanan kesehatan yang terjangkau, ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, bahan medis, serta fasilitas pelayanan yang layak.
Digitalisasi pelayanan juga perlu terus dikembangkan dengan tetap menyediakan pelayanan langsung bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi.
Penyederhanaan prosedur, kepastian waktu pelayanan, keterbukaan informasi, penanganan pengaduan, serta pemerataan akses harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.
Menutup penyampaian pendapat akhirnya, Ryadlus menegaskan bahwa persetujuan terhadap APBD harus diikuti dengan pengawasan serius. Setiap program harus memiliki sasaran, indikator kinerja, jadwal pelaksanaan, dan mekanisme evaluasi yang jelas.
Pengelolaan aset daerah maupun badan usaha milik daerah juga harus dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Fraksi Gerakan Pembangunan Indonesia Raya (GEMBIRA) pada prinsipnya menyatakan MENERIMA DAN MENYETUJUI Raperda APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan, saran, dan rekomendasi yang diharapkan menjadi perhatian serta ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Probolinggo.
“Kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan kinerja nyata. Setiap program harus tepat sasaran, setiap anggaran dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap kebijakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Probolinggo,” ujar Ryadlus Sholihin Firdaus.
Ia berharap APBD 2027 mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat pelayanan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan demikian, seluruh kebijakan dan penggunaan anggaran daerah diharapkan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat serta membawa Kota Probolinggo menuju pembangunan yang lebih baik.
Jika diperlukan, saya juga bisa membuatkan lebih banyak pilihan judul berita yang menonjolkan sikap Fraksi Gerindra maupun usulan Ryadlus terkait revitalisasi Jalan Cokroaminoto.
Penulis : Sayful
Editor : Yuris
