DPUPR Kabupaten Probolinggo Dorong Penyedia Jasa Konstruksi Adaptif Gunakan E-Catalog Versi 6
Probolinggo, Radarpatroli.com
Transformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah terus didorong di Kabupaten Probolinggo. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo mengajak seluruh penyedia jasa konstruksi lokal untuk segera menyesuaikan diri dengan sistem pengadaan berbasis digital melalui E-Catalog Versi 6 milik LKPP.
Upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan E-Catalog Versi 6 dengan metode pemilihan penyedia melalui mini kompetisi yang dilaksanakan di ruang rapat Dam Banyu Biru DPUPR Kabupaten Probolinggo, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari direktur perusahaan jasa konstruksi dan tenaga administrasi penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Probolinggo. Para peserta mendapatkan materi langsung dari narasumber Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo.
Materi pelatihan meliputi tata cara pendaftaran penyedia jasa konstruksi di E-Catalog Versi 6, proses input produk jasa konstruksi, mekanisme mini kompetisi hingga alternatif metode pengadaan lainnya yang dapat digunakan pada sistem katalog elektronik tersebut.
Selain pelatihan pengadaan digital, kegiatan juga dirangkai dengan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE206) dan program Ngisi Bareng (Ngibar) oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris DPUPR Kabupaten Probolinggo Asrul Busthami, Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Lilik Hariyanti serta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo Moh Abdi Utoyo.
Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan DPUPR Kabupaten Probolinggo Ruli Nasrullah mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi penyedia jasa konstruksi agar mampu bersaing di tengah perubahan sistem pengadaan pemerintah yang semakin digital.
“Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terkait metode pemilihan penyedia melalui E-Catalog versi 6 sekaligus meningkatkan daya saing penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris DPUPR Kabupaten Probolinggo Asrul Busthami menegaskan bahwa arah kebijakan pengadaan pemerintah saat ini memang mengutamakan penggunaan katalog elektronik LKPP.
“Aturannya sudah jelas, arah kebijakannya memang harus melalui katalog elektronik. Hampir semua item pekerjaan sekarang sudah tersedia di etalase LKPP, sehingga mau tidak mau penyedia jasa harus beradaptasi dan menyiapkan diri,” katanya.
Menurut Asrul, peluang pengadaan di luar sistem katalog elektronik kini semakin terbatas. Karena itu, seluruh penyedia jasa dituntut memahami mekanisme baru agar tetap mampu bersaing dalam proses pengadaan pemerintah.
“Kami di DPUPR mengundang panjenengan semua untuk membantu menyiapkan diri menjadi penyedia jasa di Kabupaten Probolinggo yang mandiri dan berdaya saing,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada akhir tahun 2025 pihaknya sempat mencoba menerapkan mekanisme pengadaan tertentu melalui sistem baru, namun pelaksanaannya belum optimal karena minim peserta yang mengikuti proses penawaran.
“Kami sudah mencoba di akhir tahun 2025, tetapi tidak ada yang menawar. Mungkin saat itu pelaku jasa masih menyesuaikan dengan aturan baru,” jelasnya.
Selain tantangan adaptasi sistem, sektor jasa konstruksi juga masih menghadapi persoalan eskalasi harga material yang belum stabil. Meski demikian, pihak DPUPR optimistis kondisi ke depan akan semakin membaik.
“Yang menjadi tantangan sekarang adalah eskalasi harga yang belum menentu. Kita berharap kondisi global segera membaik supaya harga kembali normal,” harapnya.
Di akhir kegiatan, Asrul memastikan DPUPR Kabupaten Probolinggo siap membuka ruang konsultasi bagi penyedia jasa konstruksi yang ingin memahami lebih dalam mekanisme pengadaan pemerintah berbasis digital.
“Jangan ragu untuk datang dan belajar. Kami siap membantu agar penyedia jasa di Kabupaten Probolinggo bisa semakin mandiri dan berdaya saing,” pungkasnya.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kab.
