Kolaborasi Sekda Kabupaten Probolinggo Dan BPPKAD Wujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Berkualitas
Probolinggo, Radarpatroli.com
Penguatan tata kelola keuangan yang profesional, transparan dan berbasis digital menjadi fokus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan penatausahaan keuangan bagi pejabat pengelola keuangan daerah tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan ini diikuti sebanyak 162 peserta yang berasal dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Probolinggo. Peserta terdiri dari Kasubbag Keuangan atau pejabat yang membidangi, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu hingga operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Untuk memperkuat materi dan implementasi di lapangan, BPPKAD menghadirkan narasumber dari Bank Mandiri Pusat Cabang Surabaya, Bank Jatim Cabang Kraksaan serta jajaran internal BPPKAD Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan pembinaan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto dan turut dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Agus Mukson, Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani serta perwakilan Bank Jatim Cabang Kraksaan dan Bank Mandiri Pusat Cabang Surabaya.
Pada kesempatan tersebut, BPPKAD juga memberikan apresiasi kepada pengelola keuangan daerah berprestasi melalui penyerahan penghargaan untuk operator, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan terbaik.
Untuk kategori Operator Terbaik, juara pertama diraih Muhammad Idris dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juara kedua Yuliana Eka Putri Dewi Ningsih dari BPPKAD dan juara ketiga Rusli Rizal dari Kecamatan Tongas.
Sementara kategori Bendahara Pengeluaran Terbaik diraih Zumrotul Anis dari Sekretariat DPRD sebagai juara pertama, disusul Diesy Kurniasari dari BKPSDM sebagai juara kedua dan Farida dari DPUPR sebagai juara ketiga.
Sedangkan kategori Bendahara Penerimaan Terbaik diraih Sri Lestari dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai juara pertama, Ulfa Hikmatul Fauziah dari BPPKAD sebagai juara kedua dan Ervantoro dari Dinas Perhubungan sebagai juara ketiga.
Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani menyampaikan kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan, mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, memantau realisasi dan serapan anggaran serta mendorong optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
“Melalui kegiatan ini kami ingin memastikan seluruh Perangkat Daerah memiliki pemahaman yang sama dalam pengelolaan keuangan daerah, mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi BPK, meningkatkan kualitas serapan anggaran serta memperluas pemanfaatan KKPD untuk mendukung digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” ujar Kristiana.
Ia memaparkan, hingga 17 Juni 2026 realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp927,89 miliar atau 39,88 persen dari target anggaran sebesar Rp2,326 triliun. Sementara realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp925,99 miliar atau 38,61 persen dari total anggaran Rp2,398 triliun.
Selain itu, realisasi transaksi melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) per 30 Mei 2026 mencapai Rp796,18 juta. Adapun posisi kas RKUD per 17 Juni 2026 tercatat sebesar Rp175,16 miliar yang terdiri dari deposito Rp100 miliar dan saldo kas daerah sebesar Rp75,16 miliar.
Dalam kegiatan tersebut, Kristiana juga memperkenalkan inovasi layanan digital Loket SAE yang mengintegrasikan proses pengajuan, verifikasi hingga penerbitan dokumen keuangan daerah secara elektronik.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto memberikan apresiasi kepada seluruh pengelola keuangan daerah atas keberhasilan Pemkab Probolinggo mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak 13 kali berturut-turut.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah yang disiplin dan akuntabel hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama seluruh perangkat daerah serta adaptasi terhadap sistem yang semakin modern dan terintegrasi.
“Saya berharap teman-teman terus belajar dan jangan malu bertanya. Mari kita jaga bersama tata kelola keuangan daerah yang baik agar tahun depan Kabupaten Probolinggo kembali meraih opini WTP ke-14,” pungkasnya.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kab.
