Sibro Malisi Dorong BOSDA 2027 Tepat Sasaran Untuk Sekolah Swasta Di Kota Probolinggo
Probolinggo, Radarpatroli.com
Bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo, Komisi I DPRD Kota Probolinggo menggelar Rembuk Pendidikan sebagai upaya menyerap saran dan masukan dari para kepala sekolah. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala SD dan MI swasta, SMP dan MTs swasta, serta MI dan MTs negeri di Kota Probolinggo.
Forum tersebut digelar untuk membahas efektivitas serta urgensi Dana BOSDA bagi satuan pendidikan swasta, khususnya dalam mendukung kebutuhan operasional sekolah di Kota Probolinggo pada tahun anggaran 2027 mendatang, Senin (25/05/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara legislatif dan pihak sekolah untuk memastikan skema penyaluran BOSDA dapat berjalan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Anggota Komisi I DPRD Kota Probolinggo Fraksi NasDem, Sibro Malisi menyampaikan bahwa alokasi BOSDA pada tahun 2027 diharapkan tetap berpedoman pada jumlah siswa serta kebutuhan operasional masing-masing sekolah.
“Ya pertama bahwa kami ingin alokasi BOSDA pada tahun 2027 nanti tetap teralokasi sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah. Makanya kami mendorong kepada lembaga-lembaga satuan pendidikan swasta untuk mempersiapkan pengajuan sesuai dengan jumlah siswa yang ada,” ujar Sibro Malisi.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam forum tersebut pihaknya memberikan ruang seluas-luasnya kepada para kepala sekolah untuk menyampaikan kondisi masing-masing satuan pendidikan, baik terkait kekurangan maupun kebutuhan yang belum terpenuhi.
Menurutnya, hal itu penting agar pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan anggaran yang lebih akurat dan sesuai kondisi di lapangan.
Sibro menambahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran BOSDA untuk tahun 2027 dengan total sekitar Rp9,5 miliar untuk kebutuhan pendidikan, termasuk alokasi sekitar Rp3,5 miliar untuk satuan pendidikan swasta di Kota Probolinggo.
“Memang sudah pemerintah akan mengalokasikan Rp9,5 miliar dan Rp3,5 miliar untuk BOSDA satuan pendidikan swasta di Kota Probolinggo,” jelasnya.
Namun demikian, ia menyoroti adanya kendala teknis dalam proses penyaluran, khususnya terkait keterlambatan pengajuan proposal dari pihak sekolah yang dapat mempengaruhi mekanisme pencairan anggaran.
“Ini kan kendalanya pemerintah itu, proposal sering telat. Kalau telat ini skemanya bagaimana, berarti kita akan alokasikan di perubahan 2027,” tegasnya.
Sibro menegaskan bahwa DPRD Kota Probolinggo akan terus mendorong agar mekanisme penyaluran BOSDA dapat diperbaiki sehingga lebih efektif, tepat waktu, dan tidak menghambat kebutuhan operasional sekolah.
Melalui Rembuk Pendidikan ini, Komisi I DPRD Kota Probolinggo berharap tercipta kesepahaman antara pemerintah daerah, DPRD, dan satuan pendidikan dalam memperkuat kualitas layanan pendidikan, khususnya bagi sekolah swasta yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan di Kota Probolinggo.
Penulis : Sayful
Editor : Yuris
