Pemkot Probolinggo Perkuat Evaluasi Program MBG, 34 SPPG Telah Beroperasi
Probolinggo, Radarpatroli.com
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Probolinggo terus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan aman, tertib, tepat sasaran, sekaligus mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Penyelenggaraan Program MBG di Puri Manggala Bhakti, Rabu (9/9/2026) siang. Pertemuan diikuti para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perwakilan yayasan, mitra penyedia, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkot Probolinggo.
Rapat dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Probolinggo Budiono Wirawan, didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Rey Suwigtyo.
Rakor tersebut digelar sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), terutama berkaitan dengan pemantauan, evaluasi operasional, serta optimalisasi peran pemerintah daerah dalam menyukseskan program MBG.
Membuka rakor, Kepala Bapperida Kota Probolinggo Rey Suwigtyo menyampaikan bahwa evaluasi secara berkala penting dilakukan untuk mengantisipasi potensi kendala operasional, sebagaimana sempat terjadi di sejumlah daerah lain.
Pihaknya mencatat, saat ini terdapat 37 SPPG di Kota Probolinggo. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 SPPG telah beroperasional, sedangkan tiga SPPG lainnya masih dalam proses persiapan.
Sementara itu, Sekda Budiono Wirawan menegaskan bahwa Pemkot Probolinggo memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MBG yang berlandaskan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri tertanggal 13 Agustus 2026.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui enam langkah strategis, mulai dari koordinasi lintas perangkat daerah, kolaborasi di tingkat kelurahan, edukasi gizi dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pendataan penerima manfaat, hingga pelaporan berkala secara real-time kepada BGN dan Kemendagri.
“Kita bersinergi memberikan dukungan penuh kepada rekan-rekan SPPG dan yayasan yang menjalankan tugas program strategis nasional. Program MBG bertujuan besar untuk meningkatkan status gizi masyarakat, mendukung percepatan penurunan stunting, dan menyiapkan SDM berkualitas menuju Visi Indonesia Emas 2045,” tegas Budiono.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga memberikan instruksi agar pelaksanaan MBG turut memberikan dampak terhadap perekonomian daerah melalui penyerapan produk lokal dan pelibatan UMKM.
“Saya mengimbau dan menginstruksikan seluruh pengelola SPPG agar mengutamakan penggunaan pemasok lokal atau UMKM dari dalam Kota Probolinggo dalam penyediaan bahan baku guna menggerakkan perekonomian daerah,” tandasnya.
Menurutnya, keterlibatan pemasok lokal tidak hanya mendukung kebutuhan bahan baku SPPG, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perputaran ekonomi masyarakat di Kota Probolinggo.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kota Probolinggo dr. Intan Sudarmadi mendorong pengintegrasian kelompok B3, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, agar turut terjangkau dalam program MBG.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat intervensi pemerintah daerah dalam menekan angka stunting Kota Probolinggo yang saat ini berada di angka 9,4 persen.
“Kami berharap seluruh balita stunting di Kota Probolinggo dapat ter-cover secara rutin oleh SPPG sehingga berkolaborasi langsung dengan program daerah dalam menurunkan angka stunting,” ungkap Intan.
Dalam diskusi tersebut, Koordinator Wilayah BGN Kota Probolinggo Irfan Susiyana Putra mengapresiasi pendampingan dan koordinasi yang dilakukan Pemkot Probolinggo.
Irfan mengusulkan adanya layanan terpadu satu hari yang mempertemukan mitra, yayasan, supplier UMKM, serta OPD teknis terkait. Forum tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat berbagai kebutuhan perizinan yang diperlukan dalam operasional SPPG.
“Alangkah baiknya para mitra, yayasan, supplier UMKM, dan OPD teknis terkait dikumpulkan dalam satu forum layanan terpadu. Kita selesaikan seluruh pengurusan perizinan tersebut secara serempak dalam satu hari agar operasional SPPG makin mantap dan memenuhi standar legalitas,” terang Irfan.
Adapun sejumlah kebutuhan legalitas yang diusulkan untuk ditangani melalui layanan terpadu tersebut meliputi SLHS, sertifikat halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapur.
Irfan diketahui baru mendapat amanah menjalankan tugas sebagai Koordinator Wilayah BGN Kota Probolinggo sejak 1 September 2026.
Melalui rakor dan evaluasi ini, Pemkot Probolinggo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG. Dengan koordinasi yang semakin solid, program tersebut diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendukung percepatan penurunan stunting serta memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kota
